Eksploitasi Air Tanah di Jakarta, Koalisi Warga Dukung Pramono Anung Jalankan Pergub Nomor 5/2026

Liputan6.com, Jakarta - Eksploitasi air tanah yang masif di wilayah DKI Jakarta menjadi sorotan berbagai jaringan masyarakat sipil karena berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan, seperti memperparah risiko banjir pesisir (Rob).

Kondisi ini melahirkan Presidium Koalisi Jaga Air Tanah Jakarta (JATA) yang mendeklarasikan dukungan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Efisiensi Energi dan Air Pada Bangunan Gedung yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Adapun Presidium JATA terdiri dari Pemuda Cinta Tanah Air (PITA), Santri Bakti Nusantara, Jaringan Pemuda Penggerak (JAMPER), Komunitas Penggiat Lingkungan Hidup untuk Perubahan, Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan, BAPEGESIS, dan Koalisi Jakarta Present.

"Pemanfaatan air tanah secara berlebihan berkontribusi terhadap penurunan muka tanah yang berdampak pada meningkatnya risiko banjir musiman, banjir rob, serta kerusakan infrastruktur yang merugikan masyarakat luas," kata Koordinator Presidium Koalisi JATA, La Ode Kamaludin dalam keterangannya, dikutip Kamis (26/2/2026).

Menurut Kamal, penggunaan air tanah oleh bangunan berskala besar seperti apartemen, hotel, ruko, dan kawasan industri telah berlangsung lama tanpa adanya pengawasan yang ketat.

Kamal menilai, larangan penggunaan air tanah pada gedung dan industri merupakan langkah penting dalam mewujudkan kota yang aman dan layak huni.

Pembangunan kota dinilai tidak seharusnya membebankan risiko lingkungan kepada masyarakat, sementara keuntungan hanya dinikmati oleh sebagian pihak.

"Kami menyatakan dukungan penuh terhadap Pergub Nomor 5 Tahun 2026 dan siap mengawal implementasinya agar berjalan konsisten. Keberhasilan kebijakan tersebut dinilai sangat bergantung pada pengawasan yang kuat serta penerapan sanksi secara tegas," ucap Kamal.

Dia meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat memastikan proses transisi menuju penggunaan air perpipaan dilakukan secara adil dan transparan.

"Peningkatan kualitas serta perluasan cakupan layanan air perpipaan disebut menjadi prasyarat utama agar kebijakan pembatasan air tanah dapat diterima masyarakat tanpa menimbulkan resistensi sosial," papar Kamal.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Jakarta Present Taufik Rendusara (Tope) menyebut, pihaknya sangat berkomitmen terhadap upaya mencegah eksploitasi air tanah di ibu kota.

"Persoalan air tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut keberlanjutan kota dan tanggung jawab antargenerasi," kata Taufik.

Melalui deklarasi ini, dia menekankan bahwa Koalisi Jaga Air Tanah Jakarta siap menjadi garda terdepan dalam pengawasan dan monitoring pelaksanaan Pergub Nomor 5 Tahun 2026.

Dia juga mendorong adanya langkah kongkret lanjutan agar eksploirasi air tanah dapat dihentikan. Terutama, kata Taufik, ketika suplai melalui jaringan perpipaan sudah terpenuhi.