Menteri LH Hanif Faisol: Surabaya Perlu Perkuat Pengelolaan Sampah hingga Pelosok

Liputan6.com, Jakarta - Menteri LH atau BPLH atau Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menilai pengelolaan sampah di Kota Surabaya, Jawa Timur masih menghadapi tantangan.

Terutama, kata Hanif, dalam memastikan sistem pengelolaan berjalan merata di seluruh wilayah kota. Penilaian tersebut disampaikan saat ia melakukan inspeksi lapangan ke Kecamatan Pakal, Surabaya.

Dalam kunjungan tersebut, Hanif meninjau langsung Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Sumber Rejo di Kelurahan Sumber Rejo.

Ia menilai sistem pengelolaan sampah yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di kawasan protokol selama ini telah berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang positif.

"Untuk wilayah protokol sudah sangat baik atau mungkin yang terbaik. Namun untuk wilayah pinggirannya masih perlu perhatian serius," kata Hanif, melansir Antara, Senin (9/2/20260.

Meski demikian, masih ditemukannya sejumlah persoalan lingkungan di luar kawasan utama kota. Dalam perjalanan menuju TPS 3R Sumber Rejo, ia melihat tumpukan sampah yang menimbun di sejumlah aliran sungai, serta keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) liar atau lapak pengumpul sampah yang belum tertata.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera dibenahi melalui langkah penegakan hukum yang konsisten serta dukungan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. 

Upaya tersebut dinilai penting agar sistem pengelolaan sampah di Surabaya dapat berjalan lebih merata, optimal, dan berkelanjutan hingga ke pelosok wilayah kota.

Surabaya masih menghadapi tantangan dalam penerapan pemilahan sampah, khususnya di wilayah pinggiran kota. Di sekitar TPS 3R Sumber Rejo, masih banyak keluarga yang belum memahami atau menerapkan pemilahan sampah dengan benar, sehingga sampah organik dan anorganik kerap tercampur saat masuk ke fasilitas pengolahan. 

Kondisi ini membuat proses pengelolaan menjadi kurang efisien, menghambat daur ulang, dan meningkatkan volume residu yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Ketidakteraturan pemilahan sampah ini menjadi perhatian serius, mengingat Surabaya tercatat sebagai salah satu dari tiga kota/kabupaten dengan nilai tata kelola sampah tertinggi di Indonesia. 

Perhatian lebih pada daerah pinggiran diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilah sampah sejak dari rumah, sehingga sistem pengelolaan sampah dapat berjalan merata, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi lingkungan, kesehatan, serta ekonomi masyarakat setempat.

Kunjungan ke TPS 3R Sumber Rejo juga terkait dengan penilaian Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap tata kelola sampah melalui penghargaan Adipura. Penilaian ini tidak hanya menyoroti kawasan pusat kota atau wilayah protokol, tetapi juga harus mempertimbangkan seluruh pelosok kota. 

Pendekatan menyeluruh ini bertujuan memastikan bahwa penilaian mencerminkan kondisi nyata di lapangan, sehingga setiap daerah dapat memperbaiki pengelolaan sampahnya secara berkelanjutan.

"Dengan demikian, nilai tinggi yang diberikan oleh tim kami akan kami kalibrasi kembali dengan hasil sidak, untuk menentukan apakah nilai pengelolaan sampah di Surabaya masih tinggi," kata Hanif.

Langkah ini menjadi penting untuk menjaga kredibilitas penilaian sekaligus mendorong pemerintah daerah memperkuat fasilitas, edukasi, dan pengawasan sampah di semua wilayah, terutama di daerah pinggiran yang selama ini belum sepenuhnya tertangani dengan optimal.