Kapolres Sleman Dinonaktifkan, Ini Jejak Dua Kasus yang Sempat Ditangani Bikin Heboh dan Viral

Liputan6.com, Jakarta - Nama Kombes Edy Setyanto menjadi sorotan. Kepala Kepolisian Resor Sleman itu dinonaktifkan sementara dari jabatannya setelah penanganan kasus Hogi Minaya memicu kegaduhan publik dan kritik luas terhadap kinerja kepolisian.

Keputusan penonaktifan ini diambil menyusul rekomendasi Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Audit tersebut menilai adanya dugaan lemahnya pengawasan pimpinan dalam penanganan perkara yang berdampak langsung pada citra institusi.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan audit digelar pada 26 Januari 2026 dan menyoroti dua perkara yang ditangani Polres Sleman, yakni kasus pencurian dengan kekerasan dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 26 April 2025.

“Dalam audit tersebut, ditemukan dugaan lemahnya pengawasan pimpinan sehingga proses penyidikan menimbulkan kegaduhan di masyarakat serta berdampak pada menurunnya citra Polri,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026).

Hasil sementara audit kemudian dipaparkan dalam gelar perkara pada 30 Januari 2026. Seluruh peserta sepakat merekomendasikan penonaktifan sementara Kapolres Sleman hingga pemeriksaan lanjutan rampung.

“Penonaktifan sementara ini dilakukan semata-mata untuk menjamin objektivitas pemeriksaan lanjutan serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” ujar Trunoyudo.

Sebagai tindak lanjut, Polda DIY menjadwalkan serah terima jabatan Kapolres Sleman yang dipimpin langsung Kapolda DIY pada Jumat (30/1/2026) pagi.

Kasus yang menjadi pemicu utama penonaktifan Kombes Edy adalah penanganan perkara Hogi Minaya, suami korban penjambretan yang justru ditetapkan sebagai tersangka setelah pelaku kejahatan meninggal dunia. Penetapan itu menuai kecaman publik dan menjadi sorotan tajam Komisi III DPR RI.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Edy Setyanto akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

“Pada kesempatan ini kami mohon maaf pada seluruh masyarakat Indonesia, dan utamanya kepada Mas Hogi dan Ibu Arsita (korban penjambretan),” kata Edy di hadapan anggota dewan.

Ia mengakui terdapat kekeliruan dalam penerapan pasal saat memproses perkara tersebut, meski berdalih penetapan tersangka dilakukan demi kepastian hukum.

Sebelum polemik kasus Hogi Minaya mencuat, Kombes Edy Setyanto juga menangani perkara besar lain yang tak kalah menyita perhatian publik, yaitu kecelakaan maut yang menewaskan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM).

Polresta Sleman kala itu menetapkan CCP (21), mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, sebagai tersangka dalam kecelakaan yang menewaskan AAA (19), mahasiswa Fakultas Hukum UGM, di Jalan Palagan, Sleman, pada Sabtu dini hari (24/5/2025).

Dalam konferensi pers Rabu, 28 Mei 2025, Edy menjelaskan kronologi kejadian berdasarkan hasil penyelidikan maraton.

“Saat kejadian, BMW yang dikendarai CCP melaju dari selatan ke utara di lajur kanan. Saat bersamaan AAA bermaksud memutar balik, karena kurang konsentrasi pengemudi mobil akhirnya benturan tidak bisa dihindari,” kata Edy.

Polisi menetapkan CCP sebagai tersangka berdasarkan tiga hasil analisis. Pertama, CCP melaju di jalur kanan pada marka jalan yang hanya memperbolehkan mendahului jika kondisi benar-benar aman. Kedua, pengemudi tidak membunyikan klakson atau berupaya menghindar. Ketiga, tidak ada upaya pengereman sebelum benturan terjadi.

“Pengereman dilakukan setelah terjadi benturan. Dari pengakuan tersangka, ia memang berniat untuk menyalip korban,” lanjutnya.

Edy juga mengungkap faktor kelelahan sebagai penyebab kurangnya konsentrasi pengemudi. CCP diketahui menjalani aktivitas padat sejak pagi hingga larut malam sebelum kecelakaan terjadi.

Dalam kasus ini pula terungkap upaya pengaburan barang bukti. Pelat nomor mobil yang semula terpasang F 1206 diganti menjadi B 1442 NAC saat kendaraan diamankan di Polsek Ngaglik.

“Tanpa sepengetahuan petugas, pelat nomor diganti oleh seseorang,” ujar Edy.

Pelaku penggantian pelat telah diamankan dan diperiksa, dengan kemungkinan ditetapkan sebagai tersangka tambahan. Polisi juga menemukan beberapa pelat nomor lain di dalam mobil dan masih mendalami fungsinya.

CCP dijerat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp12 juta.