Seskab Teddy Terima Menteri ATR Nusron Wahid, Bahas Berbagai Isu Strategis

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kedatangan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, di Kantor Sekretariat Kabinet, pada Rabu, 28 Januari 2026. Keduanya membahas sejumlah isu strategis, terutama di bidang agraria dan tata ruang.

Salah satu yang dibahas adalah sertifikat tanah bagi warga terdampak bencana. Teddy memastikan bahwa pembuatan sertifikat tanah yang hilang atau rusak bagi warga terdampak bencana dilakukan secara cepat dan gratis.

"Pembuatan sertifikat tanah yang hilang atau rusak secara cepat, terdata dan gratis bagi warga terdampak bencana," kata Teddy dikutip dari Instagram Sekretariat Kabinet, Kamis (29/1/2026).

Selain itu, Seskab Teddy dan Menteri ATR membahas soal penertibab Hak Guna Usaha (HGU) serta perizinan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keduanya juga membahas masalah perlindungan lahan sawah melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Teddy menegaskan bahwa penggantian lahan masyarakat serta perizinan lahan untuk program strategis pemerintah harus dilakukan dengan tertib dan transparan. Tak hanya itu, dia menyampaikan penggantian lahan jangan sampai merugikan masyarakat.

"Penggantian lahan masyarakat dan perijinan lahan untuk program strategis Pemerintah seperti Sekolah serta koperasi desa merah putih agar tertib, transparan dan jangan sampai merugikan masyarakat," jelas Teddy.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid dan meminta agar lahan sawah yang beralih fungsi dapat dikendalikan untuk menjaga ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan.

Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu malam, Nusron menjelaskan bahwa dalam periode 2019-2024, Indonesia kehilangan sekitar 554 ribu hektare lahan sawah yang beralih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan.

"Dalam pembicaraan dengan beliau tadi, kami sudah mengambil langkah-langkah, yang harus kami konsultasikan bersama Pak Presiden, dan alhamdulillah Bapak Presiden merestui," kata Nusron.

Dalam kesempatan tersebut, Nusron menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN telah mengambil sejumlah langkah strategis yang mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030, yang mengamanatkan perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Dalam Perpres itu, Nusron menekankan bahwa lahan sawah yang masuk kategori LP2B, yaitu lahan sawah yang harus diproteksi, tidak boleh dialihfungsikan menjadi apa pun selama-lamanya. Luas lahan tersebut harus mencapai minimal 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS).

Kementerian ATR/BPN pun melakukan penetapan seluruh LBS sebagai LP2B di daerah-daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum mencantumkan LP2B minimal 87 persen.

Kebijakan ini berlaku hingga pemerintah daerah menetapkan secara jelas pembagian lahan LP2B dan lahan yang dapat dikonversi.

"Bagi daerah yang sudah mencantumkan LP2B-nya di dalam RTRW-nya tapi belum mencapai angka 87 persen, kami minta untuk segera melaksanakan revisi RTRW dalam waktu enam bulan. Supaya apa? Supaya angkanya masuk pada level 87 persen, supaya sawah kita tidak hilang," kata Nusron.