Darurat Sampah Nasional, DPRD DKI Jakarta Soroti Anggaran Rp 3 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup menyoroti kondisi darurat sampah di berbagai daerah dengan menetapkan status darurat sampah nasional. DPRD pun didorong memperketat pengawasan dan kebijakannya.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran sampah di Jakarta.

"Untuk DKI Jakarta, anggaran pengelolaan sampah saat ini berkisar di angka Rp 3 triliun lebih per tahun, termasuk untuk operasional pengangkutan, pengolahan, hingga pengelolaan TPST Bantargebang," kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (20/1/2026).

Menurut Wibi, pihaknya tak hanya akan melihat kecil besarnya anggaran pengelolaan sampah di Jakarta.

"DPRD DKI tentu akan melakukan evaluasi menyeluruh, bukan hanya soal besaran anggaran, tapi juga efektivitas pemanfaatannya apakah belanja persampahan benar-benar berdampak pada pengurangan sampah dari hulu, peningkatan daur ulang, dan pengurangan ketergantungan pada landfill," ungkap dia.

Wibi juga menyoroti penanganan sampah di DKI Jakarta yang selama ini masih bertumpu pada pembuangan akhir perlu dievaluasi, agar tidak terus berulang tanpa hasil signifikan. 

"Ke depan, DPRD mendorong penguatan anggaran yang tepat sasaran, berbasis kinerja, teknologi, serta kolaborasi lintas wilayah, agar persoalan sampah tidak terus diselesaikan dengan pola lama yang berulang," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mendorong DPRD untuk mendukung penguatan anggaran dan pengawasan menghadapi krisis pengelolaan sampah tingkat daerah.

Hanif menyampaikan, kondisi di lapangan menunjukkan banyaknya wilayah kabupaten dan kota di Indonesia yang masih belum mampu mengimbangi pesatnya timbulan sampah hingga mencapai 143.824 ton per hari.

Pengelolaan sampah, kata Hanif, saat ini baru mencapai 24 persen dari 100 persen yang ditargetkan dalam skala nasional.

“Target nasional kita sangat jelas, yaitu 100 persen sampah terkelola pada tahun 2029. Namun faktanya, saat ini baru sekitar 24 persen yang berhasil kita kelola secara benar. Ini adalah sinyal merah yang menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi hanya dipikul oleh pemerintah pusat,” kata Hanif, mengutip Antara, Minggu (18/1/2026).

Menurutnya, DPRD harus berani dalam mengambil kebijakan politik dan sinergi dalam menciptakan solusi di masing-masing daerah.

“Diperlukan keberanian politik dan sinergi dari pemerintah daerah, khususnya DPRD, untuk menghadirkan solusi konkret di wilayah masing-masing melalui pemberdayaan masyarakat dan transformasi ekonomi sirkular,” tambahnya.

Hanif menegaskan, tanpa adanya dukungan politik dan anggaran yang cukup, target nasional pengelolaan sampah akan sulit dicapai.

Oleh karena itu, kolaborasi antara pusat dan daerah harus diperkuat agar kebijakan tidak berhenti sebagai wacana di atas kertas, namun berdampak nyata bagi masyarakat dan dapat menjadi program berkelanjutan.