Dorong Penertiban Tambang Ilegal di Sumbar, Pemerintah Kembalikan Hak Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR RI Andre Rosiade menekankan penertiban pertambangan tanpa izin (Peti) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berjalan dengan baik.

Kebijakan ini dilakukan guna mengembalikan hak masyarakat yang selama ini dirampas dan hanya dinikmati oleh para pemilik modal besar.

Ia menegaskan, upaya penertiban Peti ini memiliki tujuan yang berpihak pada rakyat. Perampasan sumber daya alam dan perusakan lingkungan harus segera dihentikan agar kerugian tidak semakin melebar.

"Penertiban tambang ilegal yang dilakukan aparat kepolisian bukan untuk mematikan mata pencaharian masyarakat, melainkan mengakhiri praktik perampasan sumber daya oleh pemodal besar sekaligus memulihkan lingkungan hidup," tegas Andre, melansir Antara, Senin 19 Januari 2026.

Hal tersebut disampaikan Andre setelah mengunjungi dan membesuk seorang lansia bernama Saudah yang menjadi korban penganiayaan, karena menolak aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Pasaman, pada 1 Januari 2026.

Menurut Andre, penertiban Peti ini merupakan bagian dari transisi besar menuju tata kelola pertambangan yang legal, adil dan berpihak pada masyarakat lokal.

Ia ingin memastikan masyarakat dapat merasakan sumber daya alam yang mereka kelola di tanah sendiri. Ia juga menekankan kelestarian alam harus tetap terjaga.

"Penertiban ini bukan mematikan hak masyarakat, tetapi memastikan yang menikmati sumber daya adalah masyarakat asli, bukan cukong. Lingkungan juga harus dijaga," terang dia.

Andre menyatakan, selama ini aktivitas tambang ilegal lebih banyak menguntungkan pemodal besar. Sedangkan kerusakan alam dan dampak sosial lainnya ditanggung oleh masyarakat kecil.

Sementara itu, Kapolda Sumbar Irjen Polisi Gatot Tri Suryanta menegaskan, penanganan aktivitas tambang ilegal di Sumbar sudah memasuki tahap implementasi nyata, dan tidak lagi sebatas wacana.

"Pendekatan dan penanganan masalah ini akan dilakukan secara paralel, yakni dengan upaya pencegahan serta penegakan hukum yang merujuk kepada ketentuan yang berlaku," ucap Gatot.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi juga mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar telah memetakan sejumlah wilayah yang terdeteksi melakukan penambangan ilegal untuk memasuki tahap penindakan lanjutan oleh aparat keamanan.

Berdasarkan kajian awal, aktivitas Peti terdeteksi di sejumlah daerah, antara lain di Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Dharmasraya, Solok Selatan, Solok, dan Sijunjung.

Lokasi kegiatan tambang ilegal tersebut dilakukan di hulu sungai menggunakan media air sungai dan bahan kimia seperti merkuri dan sianida. 

Lalu, limbah pengolahan hasil tambang dibuang ke aliran sungai yang mengalir langsung ke bawah, dan digunakan oleh masyarakat.

Beberapa perubahan positif mulai dirasakan langsung oleh warga pascapenertiban tambang ilegal berjalan.

Seperti di Kabupaten Pasaman, aliran sungai yang sebelumnya keruh dan berwarna kecokelatan kini sudah mulai jernih. 

Selain itu, antrean panjang BBM subsidi di sejumlah SPBU yang sebelumnya diduga digunakan untuk operasional alat berat tambang ilegal kini berangsur menghilang.

Andre kembali mengingatkan betapa pentingnya penertiban Peti. Sebab, pertambangan liar tidak berpihak pada rakyat dan hanya merusak ekosistem.

"Ini bukti bahwa tambang liar bukan menyejahterakan rakyat, justru merampas hak masyarakat dan merusak lingkungan," kata Andre.

Menurutnya, kegiatan ini perlu diprioritaskan karena berdampak terhadap potensi gangguan ekosistem hutan sebagai penyangga kehidupan untuk seluruh makhluk hidup. 

Ancaman bencana ekologis seperti longsor dan banjir bandang serta ancaman terhadap kesehatan masyarakat juga rawan terjadi.

Permasalahan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan lingkungan dan keselamatan masyarakat.