Kisah SBY Keluarkan Dua Perppu 2014, Pilkada Langsung Buah Perjuangan Reformasi

Liputan6.com, Jakarta - "Ini politik, saya ambil risiko, dan risiko itu sudah saya ambil dengan mengajukan Perppu. Kalau DPR sungguh mendengarkan aspirasi rakyat, mestinya sistem Pilkada langsung yang kita anut lima tahun ke depan."

Kalimat itu meluncur dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa, 30 September 2014. Pernyataan tersebut menjadi respons atas keputusan DPR yang menetapkan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD.

Beberapa hari sebelumnya, sidang Paripurna DPR berlangsung panjang dan melelahkan. Dimulai sejak Kamis, 25 September 2014, rapat baru berakhir dini hari. Lewat pemungutan suara, mayoritas anggota DPR memilih Pilkada tak langsung dengan 226 suara, meninggalkan opsi Pilkada langsung yang hanya meraih 135 suara dari 361 anggota yang bertahan di ruang sidang.

Untuk diketahui, suara untuk pilihan RUU Pilkada yang memuat opsi pilkada langsung disumbangkan oleh Partai Golkar (11 suara), PDIP (88 suara), PKB (20 suara), Hanura (10), dan Demokrat (6 suara). Sedangkan suara yang menginginkan RUU Pilkada memuat opsi pilkada melalui DPRD disumbangkan oleh Partai Golkar (73 suara), PKS (55 suara), PAN (44 suara), PPP (32 suara), dan Gerindra (22 suara).

Putusan itu memicu gelombang kritik publik. Sorotan juga mengarah ke SBY, yang saat itu menjabat Ketua Umum Partai Demokrat, lantaran kader partainya memilih walk out dalam rapat paripurna.

Di tengah kunjungan kerja ke Amerika Serikat, SBY langsung merespons keputusan tersebut. Dari Washington, ia menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan Pilkada langsung dengan perbaikan, meski masa jabatannya sebagai presiden segera berakhir.

“Saya bersumpah untuk terus berjuang bersama rakyat agar Pilkada langsung dengan perbaikan bisa dilaksanakan, walaupun saya sudah tidak menjadi presiden lagi,” ujar SBY, Kamis, 25 September waktu setempat atau Jumat, 26 September 2014 waktu Indonesia.

SBY mengaku heran usulan pemerintah soal Pilkada langsung dengan perbaikan tak mendapat ruang di DPR. Baginya, pengalaman sepuluh tahun memimpin menjadi dasar keyakinan bahwa Pilkada langsung tetap harus dipertahankan.

Keputusan DPR kala itu menempatkan SBY pada posisi sulit. Undang-undang Pilkada tinggal menunggu tanda tangannya. Namun ia tak menutup kegundahan.

“Saya berat untuk menandatangani undang-undang ini karena ini sebuah kemunduran,” kata SBY.

Setelah pulang ke Indonesia, SBY akhirnya memutuskan memilih menerbit 2 Perppu yang ditandatanganinya pada Kamis 2 Oktober 2025.

Yang pertama adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Perppu itu sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan Perppu Pilkada secara langsung tersebut, maka untuk menghilangkan ketidakpastian hukum di masyarakat, Presiden SBY juga menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih Kepala Daerah.

"Kedua Perppu tersebut saya tandatangani sebagai bentuk nyata dari perjuangan saya bersama-sama dengan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung," ujar SBY. 

SBY menuturkan, ia mendukung penuh pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar. Karena itu, meskipun menghormati proses pengambilan keputusan terkait RUU Pilkada di DPR, dia tetap berikhtiar demi tegaknya kedaulatan rakyat serta demokrasi.

"Izinkan saya berikhtiar untuk tegaknya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat," kata dia.

SBY mengaku sependapat dengan pandangan bahwa pilkada langsung adalah buah dari perjuangan reformasi. Apalagi ia sendiri menjadi Presiden melalui pemilihan Presiden langsung oleh rakyat pada tahun 2004 dan tahun 2009.

"Maka, sebagai bentuk konsistensi dan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Presiden selama dua periode ini, kiranya wajar jika saya tetap mendukung pilkada secara langsung," jelas SBY.

Dia menuturkan, dapat mengerti dan memaklumi kekecewaan, bahkan kemarahan, sebagian besar rakyat Indonesia, yang merasa hak dasarnya untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin di daerahnya masing-masing dicabut dengan pilkada tidak langsung melalui DPRD.

"Kekecewaan demikian menurut saya adalah wajar, saya sendiripun juga merasakan kekecewaan yang sama," kata dia.

Namun, sikap Demokrat dulu berbeda. Mereka secara resmi menyatakan keselarasan sikap dengan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) di masa mendatang, di mana saat itu dilempar wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Dalam pernyataan yang disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, partai berlambang bintang mercy ini membuka peluang agar Pilkada tidak melulu dilakukan secara langsung. Demokrat menilai pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan opsi konstitusional yang sah merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945.

"Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius," ungkap Herman Khaeron dalam keterangan resminya, Selasa (6/1/2026).

Langkah ini, menurut Demokrat, bukan tanpa alasan. Opsi Pilkada lewat DPRD dinilai mampu memperkuat efektivitas pemerintahan di daerah serta berpotensi meningkatkan kualitas kepemimpinan. Tak hanya itu, mekanisme ini juga dipandang strategis untuk menjaga stabilitas politik yang kerap memanas akibat kontestasi pemilihan langsung, sekaligus merawat persatuan nasional.

Meski demikian, Demokrat memberikan catatan penting. Perubahan mekanisme Pilkada merupakan isu sensitif yang bersentuhan langsung dengan hak rakyat. Oleh karena itu, Herman menegaskan bahwa proses pembahasannya tidak boleh dilakukan di ruang tertutup.

"Pembahasan kebijakan ini harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik," tegasnya. Hal ini diperlukan agar keputusan akhir nantinya benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bukan sekadar kalkulasi elit politik.

Sikap Demokrat ini mempertegas posisi partai koalisi pemerintah yang siap mengawal arah kebijakan Presiden Prabowo, sembari tetap memegang prinsip bahwa demokrasi harus tetap hidup dan suara rakyat adalah prioritas utama.

"Apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus tetap dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara," tutup Herman.

Pengamat politik Arifki Chaniago mengatakan, sikap Demokrat tersebut berpotensi menghancurkan warisan Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang tahun 2014 mengeluarkan Perppu dan mempertahkan memilih mekanisme Pilkada langsung.

"Demokrat terlihat lebih memilih menjaga keberlanjutan posisinya di dalam orbit kekuasaan nasional ketimbang mempertahankan sikap lama yang pernah menjadi identitas politik partai. Ini pilihan rasional secara jangka pendek, tapi mahal secara simbolik," kata dia dalam keterangannya, Selasa (6/1/2025).

Arifki menyadari, ruang manuver Demokrat di DPR memang sempit jika ingin mempertahankan Pilkada langsung. Namun, menurut dia, ada konsekuensi kehilangan narasi moral yang selama ini melekat ke partai berlambang bintang Mercy, khususnya terkait komitmen pada demokrasi elektoral.

"Dalam konteks ini, Demokrat tidak sedang mempertaruhkan figur, melainkan arah partai. Yang dipilih adalah tetap berada di lingkar kekuasaan, meski harus membayar harga berupa pudarnya kesinambungan sikap politik masa lalu. Balik badannya Partai Demokrat soal Pilkada via DPRD adalah taruhan yang mungkin saja dibayar oleh Demokrat di Pileg 2029," jelas dia.

Arifki menilai, jika tidak diiringi narasi politik yang kuat dan penjelasan terbuka ke publik, dukungan Demokrat terhadap Pilkada via DPRD berpotensi dibaca sebagai pelepasan nilai historis yang selama ini menjadi pembeda partai.

"Secara jangka pendek Demokrat aman berada di barisan mayoritas. Tapi secara jangka panjang, partai ini harus menjawab satu hal, apa lagi identitas politik Demokrat jika warisan sikap lama soal demokrasi elektoral ikut ditinggalkan," kata dia.