Anggota Komisi XII DPR Ateng Sutisna Tegaskan Potensi Indonesia Pimpin Arsitektur Karbon Global

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR Fraksi PKS Ateng Sutisna mengatakan dengan tegas bahwa Indonesia memiliki modal ekologis, historis, dan institusional yang sangat kuat untuk tampi sebagai salah satu pemimpin dunia dalam perkembangan karbon.

Hal itu harus ditunjukkan dengan tegas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pasar Karbon agar Indonesia tidak lagi dipandang hanya sebelah mata dalam arsitektur dari pasar karbon global.

"Indonesia merupakan negara mega biodiversitas pada peringkaty ketiga dunia setelah negara Brasil dan Kongo," ujar Ateng dikutip dari www.fraksi.pks.id, Rabu (23/12/2025).

"Namun dibalik kekayaan itu, Indonesia juga menghadapi ironi karena dalam periode tertentu tercatat sebagai negara yang tingkat deforestasinya tinggi di dunia," sambung dia.

Kondisi ini menjadi tantangan dan juga alasan mengapa Indonesia mendapatkan perhatian yang lebih besar dari komunitas Internasional.

"Indonesia ini paradoks. Kita punya kekayaan biodiversitas yang luar biasa, tetapi juga pernah dicatat sebagai negara dengan tingkat deforestasi tertinggi," ucap Ateng.

"Justru dari situ dunia melihat Indonesia sebagai kunci dalam agenda pemulihan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim," sambung dia.

Sejak awal tahun 2000-an Indonesia tercatat menjadi salah satu penerima hibah Internasional terbesar untuk program reforestasi dan pemulihan hutan.

Kepercayaan pada dunia itu diperkuat dengan keberadaan lembaga riset kehutanan global seperti CIFOR dan ICRAF yang kantor pusatnya berada di wilayah Bogor, dan menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam tata kelola kehutanan global.

Kemudian Ateng menegaskan, Indonesia sejatinya bukan pemain baru dalam pasar karbon tersebut, bahkan jauh sebelum pasar karbon menjadi utama, berbagai skema perdagangan yang lebih dahulu diuji coba di Indonesia seperti REDD, REDD+, hingga REDD++ dan juga berbagai platform Internasional yang lainnya.

"Sebelum Paris Agreement, Indonesia sudah menjadi lokasi uji coba berbagai skema perdagangan karbon. Artinya, pengalaman kita sangat panjang dan seharusnya menjadi modal besar dalam pasar karbon dunia," kata Ateng.

Ateng menyinggung juga tentang keberadaan pasar karbon domestik Indonesia melalui IDX Carbon yang sejatinya malah menjadi salah satu pertama yang dibentuk.

Meski karena hal tersebut, pengakuan Internasional terhadap seluruh iplatform dan mekanisme yang dibangun Indonesia masih belum optimal.

Bahkan, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup yang masih perlu menjalin kerja sama dan nota kesepahaman dengan lembaga standar Internasional seperti, Verra dan Gold Standard guna untuk mekanisme penghitungan karbon.

"Ini menunjukkan bahwa kita sudah melangkah jauh, tetapi masih perlu memperkuat kepercayaan. Platform sudah ada, pasar sudah dibentuk, tinggal bagaimana kita memastikan mekanismenya diterima dunia," ucap Ateng.

Ateng juga menegaskan bahwa KTT Pasar Karbon itu harus dimanfaatkan sebagai momentum yang strategis untuk menunjukkan bagaimana inisiatif konkret yang telah dan akan dilakukan di Indonesia.

"Indonesia harus tampil percaya diri. Kita punya pengalaman, punya modal ekologis, dan punya instrumen kebijakan. Jangan sampai kita hanya jadi pasar, tetapi tidak diakui sebagai pemain utama," kata dia.

Setelah KTT Pasar Karbon, Indonesia juga harus siap menyelenggarakan Konfrensi Perubahan Iklim (COP) selanjutnya. Langkah tersebut dinilai akan semakin mengukuhkan posisi untuk Indonesia sebagai salah satu pemimpin dunia dalam upayanya pengendalian perubahan iklim hingga 2030.

"Dengan modal biodiversitas, pengalaman panjang, dan kesiapan kebijakan yang kita miliki, Indonesia seharusnya tampil sebagai rujukan global dalam upaya pengendalian perubahan iklim hingga 2030 mendatang," tutup Ateng.