PDIP Buka Suara Usai Bupati Bekasi Ade Kuswara Kena OTT KPK

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang organisasi dan keanggotaan, Andreas Hugo merespons penangkapan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut dia, secara prinsip, partainya menghormati semua proses hukum, termasuk kasus yang terjadi pada kadernya.

"Seperti yang terjadi pada Bupati Bekasi atau Bupati Ponorogo. Partai pun oleh Ketua Umum, maupun pimpinan lainnya sudah berkali-kali mengingatkan kadernya untuk tidak melakukan tindakan koruptif dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kendati pun demikian, ada saja yang terjadi, dan kali ini terjadi pada Bupati Bekasi," kata Andreas kepada awak media, Jumat (19/12/2025).

"Yang pasti partai tidak pernah mengajarkan kadernya untuk korupsi, sehingga ketika terjadi kasus seperti ini, tentu adalah tanggung jawab pribadi," imbuhnya tegas.

Soal pendampingan hukum, Andreas mengaku bukan dalam kapasitas untuk merespons. Dia pun meminta awak media langsung mengonfirmasi kepada Ketua DPP PDI Perjuangan bidang terkait.

"Kalau diminta untuk pendampingan dalam proses peradilan tentu partai melalui Badan Partai yang membidangi hukum. Namun demikian, partai tidak akan menyerah untuk tetap mendidik kadernya untuk tidak melakukan tindakan koruptif," jelas dia.

Namun demikian, Andreas beraharap, KPK sebagai lembaga penegak hukum bisa berlaku adil, tidak tebang pilih dan tidak menjadikan hukum sebagai alat politik.

"Masyarakat pun tahu dan melihat banyak indikasi kasus yang lebih besar yang seharusnya ditindak lanjuti, namun didiamkan, bahkan lenyap begitu saja," dia menandasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (18/12/2025) kemarin. Salah satu yang ditangkap adalah Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.

“Benar, salah satunya,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Peasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Budi mengatakan, Ade Kuswara saat ini sedang diperiksa secara intensif oleh KPK.

“Benar, masih dilakukan pemeriksaan di dalam,” jelasnya.

KPK melakukan serangkaian OTT di Bekasi pada Kamis hingga pukul 21.00 WIB. Namun, hingga kini belum diketahui kasus yang membuat KPK melakukan OTT di Bekasi.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari sepuluh orang tersebut, termasuk Ade Kuswara, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tiga penyidik KPK menyegel dua akses pintu ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, pada Kamis (18/12/2025) pukul 19.00 WIB.

"Tiga orang pakai masker semua, masuk menunjukkan identitas KPK," kata petugas sekuriti Gedung Bupati Bekasi seperti dikutip dari Antara.

Ketiga orang itu langsung naik ke lantai dua menuju ruang kerja Bupati Bekasi dan keluar setengah jam kemudian dengan posisi dua pintu sudah tersegel.

Tidak ada yang tahu perginya ketiga penyidik KPK tersebut, diduga mereka meninggalkan gedung Bupati Bekasi melalui akses samping yang terkoneksi dengan gedung lain.