Indonesia dan Norwegia Perkuat Kolaborasi Pendanaan Iklim Berdasarkan Capaian

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia dan Norwegia bekerja sama dalam pendanaan iklim memasuki fase yang krusial, setelah Norwegia menyalurkan dukungan lebih dari US$432 juta atau setara Rp 7,08 triliun dengan skema Result-Based Contribution (RBC).

Nilai tersebut merupakan kemitraan kedua negara sebagai salah satunya dari model pendanaan iklim paling progresif dalam tingkat global.

Dukungan tersebut bukan hanya kerja sama finansial, tetapi dengan tutupan hutan hujan tropis yang lebuh dari 10 persen dari totalo tropis di dunia.

Indonesia memegang peran strategis untuk menjaga stabilitas iklim global, hutan di Kalimantan, Sumatera, Papua, hingga kawasan mangrove terluas di dunia Norwegia untuk menyalurkan pembayaran berbasis hasil, bukan bantuan dalam bentuk konvensional difungsikan sebagai penyerap karbon berskala besar, guna mempengaruhi keseimbangan iklim kawasan Asia-Pasifik dan untuk dunia.

Dilansir dari Kabarsdgs.com, pada hari Rabu (17/12/2025), penelitian menyebutkan bahwa hutan Indonesia sebagai global climate stabilizer karena kemampuannya dalam menyerap miliaran ton karbondioksida dan mengatur juga pola iklim regional.

Dari dua dekade terakhir, Indonesia berhasil menekan laju kehilangan hutan hingga mencapai titik terendah, itu adalah sebuah capaian yang menjadi dasar utama bagi Norwegia untuk menyalurkan pembayaran berbasis hasil, bukan bantuan dalam bentuk konvensional.

Setiap dana dari RBC yang diterima Indonesia tersebut diberika setelah penurunan emisi diverikasi oleh lembaga independen dan juga dapat diaudit secara transparan.

Pendekatan inilah yang sejalan dengan kebijakan Norwegia yang hanya mendukung negara dengan mencapai penurunan emisi yang terukur dan juga terbukti. Karena hal tersebut menjadi mitra utama Indonesia dalam portofolio pendanaan iklim global Norwegia.

Dilansir dari Kabarsdgs.com, skema RBC yang berjalan mencakup untuk penurunan emisi periode 2016-2017 sebesar US$56 juta yang disalurkan pada tahun 2020, keberhasilan dari menurunkan emisi 11,2 juga ton CO₂e.

Pada periode 2017-2019 untuk pembayaran gabungan senilai US$100 juta disalurkan 2024, dan disusul pembayaran US$60 juta untuk periode 2019-2020 pada Desember 2024, sebagai bentuk pengakuan atas berhasilnya menekan deforestasi lanjutan.

Kemitraan tersebut diperpanjang sampai 2030 dengan komitmen hibah sebesar US$216 juta untuk mendukung strategi FOLU Net Sink 2030, yang ditargetkan sektor kehutanan menjadi penyerap bersih karbon sebelum akhir dekade.

Komitmen besar dari Norwegia didorong juga oleh pertimbangan strategis, Indonesia sebagai pemilik hutan tropis terbesar kedua di dunia dengan cadangan karbon mencapai sekitar 13 miliar ton, terutama di lahan gambut.

Selain itu, model pay for performance dinilai lebih efektif karena pembayaran hanya dilakukan setelah hasil penurunan emisi diverifikasi, kebijakan dari Norwegian International Climate and Forest Initiative (NICFI) sejak tahun 2008 juga memang difokuskan pada negara-negara pemilik hutan tropis.

Dan di sisi ekonomi iklim, pencegahan pada kerusakan hutan dinilai jauh lebih murah dibanding menanggung dampak krisis iklim di masa depan. Pendanaan RBC itu tidak langsung masuk ke kas negara, melainkan harus dikelola melalui Badan Penglola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Dana tersebut digunakan untuk mendukung perlindungan hutan primer, restorasi gambut dan mangrove, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, penguatan peran masyarakat adat sebagai penjaga hutan, pemantauan deforestasi, dan juga implementasi agenda FOLU Net Sink 2030.

Kerja sama ini sempat terhenti pada tahun 2021 akibat terjadinya polemik pembayaran. Namun, pada 12 September 2022, kedua negara tersebut menandatangani kemitraan baru yang sepenuhnya berbasis hasil.

Sejak saat itu, aliran pendanaan berjalan kembali dengan nilai yang meiningkat, menandai babak baru kolaborasi strategis dalam menghadapi krisis iklim global.