Prabowo ke Pengungsi Banjir: Hunian Tetap Sudah Kita Siapkan, Tapi Butuh Waktu

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan lahan dan mengalokasikan anggaran untuk hunian tetap korban terdampak banjir di Sumatra. Sembari menunggu pembangunan, pemerintah akan menyediakan hunian sementara agar para korban banjir tidak terlalu lama tinggal di posko pengungsian.

"Ada nanti hunian sementara, kemudian hunian tetap yang sudah kita siapkan, sudah kita rencanakan, sudah kita alokasi anggarannya. Tapi butuh waktu," kata Prabowo saat meninjau Posko Pengungsian Masjid Besar Al Abrar, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (12/12/2025).

Prabowo pun meminta korban terdampak banjir untuk sabar sebab dirinya tak dapat menyelesaikan pembangunan pasca bencana dengan waktu singkat. Namun, dia berjanji pemerintah bekerja keras untuk memulihkan daerah-daerah terdampak banjir sehingga masyarakat dapat hidup normal kembali.

"Jadi kami mohon kesabaran, saya tidak bisa mengerjakan semua begitu cepat. Ini kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya," kata dia.

Dia juga meminta korban terdampak bencana banjir untuk tenang dan tak khawatir. Prabowo memastikan pemerintah akan membantu dan tidak membiarkan korban sendirian dalam menghadapi kesulitan ini.

"Saya minta ketabahan dan kesabaran semuanya. Pasti kita akan bantu. Tenang saja," tutur Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah dapat mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) untuk menyediakan hunian bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dia menekankan pemerintah harus menyiapkan lahan untuk kepentingan masyarakat yang terdampak banjir.

"Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada," jelas Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan banjir Sumatra di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu (7/12/2025).

Hal ini disampaikan Prabowo usai mendengar laporan dari Kepala BNPB Suharyanto bahwa salah satu hambatan mendesak dalam percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.

"Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo menegaskan bahwa negara wajib menemukan solusi cepat. Dia meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan hunian bagi masyarakat terdampak bencana.

"Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua," tutur Prabowo.

Dalam penjelasannya, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa huntara dirancang untuk menjadi tempat tinggal yang jauh lebih layak dibanding tenda-tenda pengungsian. Setiap unit diperuntukkan bagi satu keluarga.

"Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara," ujar Suharyanto.

Prabowo lalu menanyakan detail spesifikasi dan biaya konstruksi. Suharyanto menyampaikan bahwa harga satu unit hunian sementara yakni, Rp30 juta.

"Sekitar Rp30 juta, Pak Presiden, satu hunian sementara," ucap dia.

Menurut dia, setiap unit huntara sudah dilengkapi fasilitas dasar seperti, kamar mandi atau WC. Prabowo pun menilai harga ini relatif efisien.

BNPB juga menjelaskan bahwa huntara dirancang digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap (huntap). Namun bisa lebih lama bila ketersediaan lahan terhambat.

"Konsep kita hunian sementara tidak lebih dari satu tahun, kecuali beberapa kejadian karena pembagian tugasnya kepala daerah harus menyiapkan lahan," pungkas Suharyanto.