Status Tanggap Darurat di Sumbar Berpotensi Diperpanjang: Masih Ada Daerah yang Belum Pulih

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyatakan status tanggap darurat bencana hampir pasti diperpanjang karena proses penanganan di banyak wilayah belum selesai.

Diterbitkan 07 Desember 2025, 19:00 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Status tanggap darurat Sumbar berpeluang diperpanjang karena penanganan belum tuntas.
  • Beberapa wilayah seperti Agam dan Pesisir Selatan masih butuh penanganan intensif.
  • 20 ribu pengungsi masih butuh tempat tinggal, pemerintah bantu pembangunan.

Liputan6.com, Jakarta - Status tanggap darurat bencana alam di Sumatra Barat (Sumbar) berpeluang untuk diperpanjang, karena penanganannya masih belum dinyatakan selesai.

"Pekerjaan tanggap darurat kita masih ada dan belum selesai. Sudah pasti akan diperpanjang karena penyelesaiannya memang belum tuntas," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Kota Padang, Minggu (7/12/2025).

Seperti dilansir dari Antara, dia berharap seluruh kepala daerah menyampaikan laporan serta masukan terkait kondisi terkini di wilayah masing-masing, di mana hal ini akan menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan resmi perpanjangan status dikeluarkan pada 8 Desember 2025.

"Sekarang Sekretaris Daerah sedang mempersiapkan dokumen dan akan membahasnya bersama. Kita juga meminta input dari kabupaten dan kota," ungkap Mahyeldi.

Dia membeberkan, daerah seperti Kota Solok, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi mulai stabil dan tidak lagi memerlukan status darurat.

Namun, wilayah lain seperti Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, dan beberapa daerah lain masih membutuhkan penanganan intensif.

Di beberapa titik, akses jalan dan jembatan masih terputus sehingga distribusi bantuan belum dapat berjalan optimal.

Pemerintah provinsi juga tengah menambah ketersediaan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, perlengkapan tidur, dan bantuan khusus bagi ibu hamil serta balita.

"Kebutuhan makanan tetap kita distribusikan. Untuk air minum kami sudah kirimkan tandon penampungan dan sedang mengupayakan pengisian serta penyambungan kembali jaringan distribusi," ungkap Mahyeldi.

 

Masalah Tempat Tinggal

Mahyeldi mengungkapkan jumlah pengungsi masih mencapai 20 ribu orang. Sebagian besar masyarakat yang rumahnya rusak berat diarahkan untuk tinggal sementara di tenda atau hunian sementara (huntara) hingga penilaian kelayakan lokasi tempat tinggal selesai dilakukan.

"Jika rumah mereka tidak lagi bisa dihuni dan mereka memiliki tanah, pemerintah akan membantu pembangunan. Jika tidak memiliki tanah akan dicarikan lokasi alternatif," ungkap dia.

Di saat bersamaan Pemprov Sumbar juga menerima dukungan dari berbagai daerah lain seperti Riau, Jambi serta pemerintah kabupaten dan kota tetangga.

Bantuan datang melalui berbagai instansi, termasuk TNI, Polri, Basarnas, dan relawan. Kolaborasi ini penting agar distribusi bantuan berjalan baik dan tidak menghambat pekerjaan alat berat di lapangan.

 

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6