Gus Yahya: Gestur Prabowo Kuat Ingin Berantas Pembalakan Liar

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan dukungan kepada pemerintah agar menindaklanjuti isu pembalakan liar yang menjadi salah satu faktor bencana alam di Sumatra.

“Ya itu (pembalakan liar) seharusnya iyalah (diusut), seharusnya iya,” kata dia di Kantor Pusat PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

Dia juga merespons pertanyaan mengenai ada perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik ilegal, pembalakan liar.

Gus Yahya meyakini terkait hal itu Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk memperbaiki permasalahan tersebut.

“Kita melihat gestur yang sangat kuat dari Pak Prabowo untuk memperbaiki keadaan,” kata dia.

Meski begitu, Gus Yahya menegaskan bahwa upaya untuk memperbaiki persoalan bangsa bukan lah hal sederhana karena menghadapi tantangan besar.

“Ini di skala NU saja, ketika kita memperbaiki tata laksana itu tantangannya luar biasa. Ketika kita ingin memperbaiki berbagai macam hal yang menjadi masalah itu tentangan juga luar biasa,” jelasnya.

Ia menambahkan, kepemimpinan yang tegas dan konsisten sangat dibutuhkan untuk menata kembali sektor-sektor yang selama ini sudah bermasalah, termasuk praktik ilegal di sektor kehutanan.

“Saya kira memang tidak mudah tapi saya melihat gestur kemimpinan Presiden Prabowo Subianto kuat sekali untuk memperbaiki keadaan yang memang centang perenang selama ini,” ujarnya.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan banjir di Sumatra yang memakan ratusan korban jiwa meninggal dunia bukan hanya disebabkan oleh cuaca yang ekstrem.

"Jadi penyebab bencana ini jadi perhatian dan selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana," kata dia dalam konferensi pers perkembangan penanganan banjir Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Teddy menegaskan pemerintah akan menelusuri kerusakan lingkungan yang menyebabkan banjir di Sumatra menjadi parah. Dia memastikan investigasi menyeluruh akan dilakukan untuk menelusuri penyebab banjir Sumatra.

"Seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi dan menyeluruh terkait bencana ini," jelas Teddy.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengupdate jumlah korban meninggal dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Data hingga Rabu (3/12) pagi, korban meninggal bertambah mencapai 753 orang.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam situs resmi BNPB, jumlah korban hilang sebanyak 650 orang di tiga provinsi terdampak tersebut dan 2.600 orang luka-luka.

Rincian korban meninggal di antaranya, Aceh sebanyak 218 orang dan 227 korban hilang orang. Kemudian di Sumut, korban meninggal 299 orang dan korban hilang 163 orang.

Di Sumbar, korban meninggal sebanyak 234 orang dan 260 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan 111 orang luka-luka. Sementara, total warga terdampak banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar tembus 3,3 juta jiwa.

BNPB juga melaporkan kerusakan rumah-rumah warga akibat banjir bandang yakni 3,6 ribu rumah rusak berat, 2,1 ribu rusak sedang dan 3,7 ribu rusak ringan.

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo meminta pemerintah menerapkan moratorium izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) menyusul bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra.

"Moratorium izin dan kemudian dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Karena ada beberapa peta yang kemudian kita cross check kementerian, itu dinyatakan memang ada beberapa kawasan hutan lindung yang dikonversi menjadi atau diberikan izin PPKH," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Legislator Golkar ini menegaskan, bisa jadi bencana Sumatra terjadi karena pemerintah tak mampu mengawasi sepenuhnya aktivitas di kawasan yang berizin, di mana acap kali ditemukan adanya kerusakan lingkungan.

"Dan ini bukan persoalan baru, sudah cukup lama," ungkap Firman.

Menurut dia, bencana Sumatra menjadi pelajaran dan tamparan bagi semua pihak dalam mengawasi lingkungan.

"Ini merupakan suatu peringatan bagi kita semua, terutama sebagai regulator dan juga pada pemerintah sebagai yang memiliki otoritas," kata Firman.