Temuan Kayu Gelondongan di Lokasi Longsor Sumut, Pakar IPB Ungkap Dugaan Penyebab

Liputan6.com, Jakarta - Longsor yang terjadi di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut) memunculkan sorotan serius terkait kondisi lingkungan dan praktik pengelolaan hutan di wilayah tersebut.

Setelah bencana, banyak kayu gelondongan besar dan kecil berserakan di lokasi, yang memunculkan pertanyaan apakah kayu tersebut merupakan hasil tebangan manusia atau tumbang alami akibat kejadian alam. 

Menanggapi hal ini, Ahli Kebijakan Hutan dari IPB University Prof Dodik Ridho Nurochmat menjelaskan, kayu-kayu yang terlihat kemungkinan merupakan campuran dari kedua faktor tersebut.

"Dari gambar terlihat potongan kayu berukuran kecil dan besar. Tapi tidak bisa dilihat secara detail apakah potongannya rapi atau akibat tumbang alami," ujar Dodik, melansir laman resmi IPB www.ipb.ac.id, Kamis (4/12/2025).

Penjelasan ini menunjukkan bahwa bencana longsor tidak hanya dipicu oleh faktor alam seperti curah hujan tinggi dan kondisi geologi yang rawan, tetapi juga diperparah oleh aktivitas manusia yang kurang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. 

Dia menyebut, kayu gelondongan yang berserakan bukan hanya menjadi tanda kerusakan hutan, tetapi juga mencerminkan bagaimana sisa aktivitas manusia, seperti penebangan pohon yang tidak selesai atau pembersihan lahan yang tidak tuntas, dapat meningkatkan risiko bencana alam ketika kondisi ekstrem terjadi.

Kayu gelondongan yang terbawa longsor kemungkinan berasal dari campuran sisa penebangan lama dan pohon tumbang alami.

Saat hujan deras mengguyur, sisa kayu ini mudah terlepas dan terbawa arus longsor, bercampur dengan pohon tumbang alami.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana interaksi antara aktivitas manusia dan kondisi alam dapat memperparah dampak bencana, meningkatkan kerusakan lahan, dan menyulitkan proses evakuasi serta pemulihan wilayah terdampak.

"Bisa dari penebangan lama atau pembersihan lahan yang tidak tuntas. Jika terbawa arus air, kayu itu akan mengambang. Namun bisa juga dari penebangan kayu yang baru. Untuk itu harus ada investigasi," ucap Dodik.

Kayu berukuran besar maupun kecil yang terlihat memenuhi area terdampak bukan berasal dari satu sumber saja.

Bedasarkan informasi visual yang beredar di media sosial serta pemberitaan televisi, ia memprakirakan, material kayu itu merupakan gabungan dari beberapa asal, mulai dari bekas tebangan, batang pohon yang roboh secara alami, hingga sisa pembersihan lahan yang tidak disingkirkan dengan tuntas.

Dodik menjelaskan, kayu hasil tebangan manusia dengan kayu tumbang alami menjadi tantangan utama.

"Kayu hasil penebangan biasanya memiliki potongan rapi, sedangkan kayu tumbang alami cenderung patah atau terbelah tidak beraturan akibat tekanan tanah atau berat pohon sendiri," terang dia.

Foto atau video dari lokasi sering tidak cukup untuk menilai asal-usul kayu karena medan yang curam, kayu yang bercampur, dan kerusakan akibat longsor.

Identifikasi yang akurat membutuhkan pemeriksaan langsung di lapangan untuk menilai keterlibatan aktivitas manusia dan menentukan langkah mitigasi yang tepat.

"Dari gambar terlihat potongan kayu berukuran kecil dan besar. Tapi tidak bisa dilihat secara detail apakah potongannya rapi atau akibat tumbang alami," terang Dodik.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap praktik penebangan ilegal dan rehabilitasi hutan di daerah rawan longsor menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang.

Ia menegaskan bahwa pembenahan dalam tata kelola lingkungan menjadi hal penting agar peristiwa serupa dapat diminimalkan dan tidak kembali terjadi.

Longsor di wilayah ini terjadi akibat kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Curah hujan tinggi, struktur geologi yang rapuh, tanah jenuh air, dan kemiringan lereng menjadi pemicu utama. 

Namun, degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia, seperti deforestasi dan pembersihan lahan tidak berkelanjutan, memperparah risiko.

Kondisi ini menegaskan bahwa mitigasi bencana tidak cukup hanya mengandalkan sistem peringatan dini atau prediksi cuaca, tetapi harus disertai pengelolaan lahan dan hutan yang bijak.

"Ada cuaca ekstrem, kondisi geografis pegunungan, dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia," terang Dodik. 

Selain memperkuat sistem monitoring, diperlukan langkah mitigasi berbasis lingkungan seperti penanaman kembali hutan, pemasangan tanaman penahan longsor, serta pengaturan ulang penggunaan lahan di area rawan. 

Usaha ini membantu menjaga kestabilan lereng, mengembalikan fungsi ekologis hutan, dan menurunkan kerentanan masyarakat terhadap dampak sosial maupun ekonomi dari bencana.

Pengelolaan hutan yang baik menjadi faktor kunci untuk menjaga kestabilan ekosistem, terutama di kawasan rawan bencana seperti wilayah pegunungan Sumatera Utara.

Dodik menegaskan bahwa kepatuhan terhadap perangkat regulasi lingkungan, mulai dari AMDAL, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), hingga mekanisme penegakan hukum, harus benar-benar diterapkan. 

Baginya, aturan tidak boleh hanya berhenti pada pemberian sanksi administratif atau denda, tetapi perlu mengutamakan langkah pemulihan agar kerusakan yang terjadi dapat ditanggulangi secara efektif.

Kondisi deforestasi di wilayah Sumatera bagian utara, Prof. Dodik menerangkan bahwa berkurangnya tutupan hutan (forest loss).

Ia menjelaskan bahwa istilah deforestasi memiliki ketentuan hukum yang lebih spesifik dan tidak bisa disamakan begitu saja dengan penurunan tutupan hutan secara umum.

"Di Indonesia, batasnya 30 persen. Jika kurang dari itu, terjadi deforestasi," kata Dodik.

Ia juga mengingatkan bahwa penurunan tutupan hutan diperhatikan serius karena berpengaruh pada kemampuan lingkungan untuk menahan tekanan ekologis. 

Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan membuat kawasan lebih rentan terhadap bencana, termasuk longsor yang akhir-akhir ini sering terjadi.

"Masyarakat harus bisa mengambil manfaat dari hutan tanpa merusaknya," jelas Dodik.