Akhir Tahun Kian Dekat, Kemendagri Genjot Pemda Percepat Realisasi APBD 2025

Liputan6.com, Jakarta Menjelang berakhirnya tahun anggaran, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Percepatan ini menjadi penting mengingat waktu yang tersisa semakin singkat.

“Kurang lebih tinggal sebulan lagi, satu bulan lagi sudah tutup pembukuannya,” jelas Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Tomsi menyoroti perkembangan realisasi APBD berdasarkan data per 16 November 2025. Menurutnya, capaian pendapatan terbilang cukup baik, tetapi masih tertinggal sekitar 20 persen dari realisasi pada tahun 2024. “Bila ditotal seluruhnya ini baru 78,45 persen. Kemudian provinsi 79,58 [persen], kabupaten ini yang masih rendah 77,80 persen, kota 78,98 persen,” jelasnya.

Namun, ia menekankan bahwa realisasi belanja masih jauh dari target dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh daerah. “Realisasi belanja ini yang memprihatinkan. Provinsi baru 64,43 persen, kabupaten rata-rata baru 63,65 persen, kota 64,03 persen,” tegasnya.

Melihat kondisi tersebut, Tomsi meminta Pemda melakukan evaluasi menyeluruh guna mendorong percepatan yang lebih efektif. “Saya minta untuk masing-masing daerah segera-segera melihat mana hal-hal yang diperlukan untuk percepatannya, mana hal-hal yang memang harus dikoordinasikan lagi,” ujarnya.

Ia juga memaparkan daftar provinsi dan kabupaten/kota dengan realisasi pendapatan dan belanja yang masih rendah. Tomsi menyoroti adanya daerah yang pendapatannya tinggi, tetapi realisasi belanjanya rendah. “Ini yang kita lihat seperti Papua Tengah itu tinggi realisasinya, realisasi uang pemasukkannya sudah 89 persen, belanjanya baru 52 persen,” katanya.

Tomsi berharap seluruh Pemda dapat memahami penyebab rendahnya realisasi APBD agar tidak terulang. Ia menegaskan pentingnya penyusunan perencanaan anggaran yang matang dan pelaksanaan yang optimal. Kemendagri juga akan terus mendukung Pemda dalam upaya percepatan realisasi.

“Saya berharap juga untuk monitoring daripada pimpinan daerah dan pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terus-menerus sehingga dapat terlaksana di tahun 2026 yang lebih baik,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni memaparkan berbagai strategi yang dapat dilakukan Pemda dalam mempercepat realisasi APBD. Salah satunya adalah melakukan pengadaan dini yang dimulai pada akhir Agustus tahun sebelumnya, setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ditandatangani kepala daerah dan pimpinan DPRD.

Selain itu, Pemda juga perlu melakukan beberapa langkah, di antaranya memanfaatkan E-Katalog, E-Katalog Lokal, Toko Daring, serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD); penetapan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa tanpa terikat tahun anggaran; percepatan penerapan petunjuk teknis (juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian/lembaga; serta pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai dengan kemajuan kegiatan.

Tak hanya itu, tambah Fatoni, Pemda juga dapat meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan pengelola barang/jasa; menggelar rapat monitoring dan evaluasi rutin; serta memberikan reward and punishment bagi OPD berdasarkan kinerja realisasi APBD.

“Kita perlu mendorong realisasi APBD itu sejak awal tahun. Ini yang harus kita lakukan nanti di tahun depan, dan kita lakukan saat ini percepatan realisasi APBD yang sudah di penghujung tahun ini, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanjanya,” tandasnya.

Rakor tersebut turut dihadiri secara virtual oleh gubernur, bupati, wali kota, sekretaris daerah (sekda), inspektur daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.