‘Belum Ada Obat’ di Pasar Pramuka

Liputan6.com, Jakarta Suara kehidupan di Pasar Pramuka, pasar obat terbesar di Ibu Kota, tiba-tiba hening. Dua hari terakhir, denyut aktivitas yang biasanya riuh berubah nyaris senyap. Lorong-lorong yang dulu penuh langkah buru-buru para pembeli kini hanya menampilkan barisan teralis besi tertutup rapat. Beberapa kios dipasang stiker bertulis segel. Tanda bahwa sang pedagang belum mampu menyetor biaya sewa.

Berjalan dari lantai dasar hingga lantai atas. Sepanjang mata memandang, poster protes menempel di mana-mana. Mulai dari dinding, pintu kios, bahkan di anak tangga. Tulisannya tajam, berwarna kontras dengan tembok usang. Keluhan nasib pedagang terhimpit kebijakan harga sewa baru. 

Dari kejauhan tampak seorang pedagang senior. Namanya Jahendri (50), pemilik toko obat dan alat kesehatan dengan nomor seri AKS 61. Kios berukuran 2x2 meter itu telah menjadi sumber nafkah keluarganya sejak 1992. Sudah 33 tahun dia menggantungkan hidup menjajakan obat di Pasar Pramuka.  

“Dari sejak pertama dagang kami sebagai pembeli, beli langsung toko ini,” ujarnya, menelusuri kembali jejak 33 tahun yang dijalani di Pasar Pramuka. 

Jumat (14/11/2025) siang, ketika jam menunjukkan pukul 13.40 WIB, Jahendri hanya bisa melihat deretan rolling door tertutup, poster-poster protes yang menempel di dinding, serta karyawan yang duduk tanpa pekerjaan di depan kios-kios yang disegel. Dua hari ini, belum ada obat yang dijual. Pasar Pramuka hampir berhenti berdenyut, lembab, gelap, dan memantulkan keresahan ratusan pedagang.

Di tengah lorong yang remang, keluhan pedagang bersahut-sahutan. Keluhan soal harga sewa, penyegelan, hingga masa depan yang tak lagi jelas. Suara-suara plester menempel pada kardus dan barang dagangan terdengar dari berbagai sudut, pertanda banyak yang mulai bersiap jika mereka harus angkat kaki.

Sebagian besar kios disegel oleh Perumda Pasar Jaya. Para pedagang tidak memiliki kewenangan membuka segel itu. Mereka hanya menunggu, bersandar pada harapan tipis bahwa kebijakan bisa berubah.

Disinggung akar persoalan yang mencekik para pedagang, Jahendri tak lagi bisa menahan nada kecewanya. Persoalan yang sampai hari ini belum ada ‘obatnya’ alias jalan keluarnya.

"Tarif yang sekarang itu, dikeluhkan pedagang dari PD Pasar dan Perumda itu harga sampai Rp 390 Juta per kios (lantai 1),” jelasnya.

Menurut pedagang. Perumda Pasar Jaya telah mengeluarkan harga sebelumnya sekira Rp 424 juta untuk lantai dasar dan lantai 1 Rp 370 juta. 

Perumda Pasar Jaya sebelumnya membantah menaikkan tarif. Menurut Perumda Pasar Jaya, tarif Hak Pemakaian Tempat Usaha selama 20 tahun yang sempat diberitakan sebesar Rp 425 juta itu tidaklah benar. Tarif yang berlaku saat ini, yaitu Rp 403 juta untuk lantai dasar dan Rp 351 juta untuk lantai satu.

Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan menegaskan hasil kajian menunjukkan tarif yang diberlakukan masih berada di bawah rekomendasi nilai pasar, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan operasional dan kemampuan pedagang.  

“Pasar Jaya sudah memberikan skema diskon dan pembayaran bertahap (Cicilan) bagi pedagang agar beban finansial lebih ringan. Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan Perumda Pasar Jaya terhadap keberlangsungan usaha pedagang pasca-revitalisasi,” kata Agus dalam keterangan tertulis,  (10/10/2025).  

Harga itu menghantam keras, apalagi bila dibandingkan dengan pasar lain. Bahkan skema pembayaran yang ditawarkan, cash, cicilan hingga 18 bulan, atau pembiayaan bank, tidak banyak membantu. 

"Soal itu, kita enggak masalah kalau harganya cocok, kalau harga belum cocok gimana kita mau ngikutin?” kata Jahendri.

 Bagi Jahendri, permasalahan ini bukan sekadar soal uang. Ini tentang keberlanjutan hidup.

Sejak pandemi, pola belanja berubah drastis. Pola belanja masyarakat yang hari ini cenderung bergeser ke online. Pola belanja yang terus berkembang sejak Covid-19. Di saat pemasukan merosot, harga sewa justru naik tajam. Bagi pedagang kecil, jurang itu terasa mustahil dijembatani.

“Sekarang dagang sepi lah, tidak seperti biasanya, makanya kita sekarang mengeluh (tarif naik),” katanya.

Dia menyayangkan aksi penyegelan yang dilakukan pengelola Pasar Pramuka kepada pedagang yang belum membayar sewa. Padahal, Gubernur DKI Pramono Anung sudah memerintahkan untuk mencari solusi selain menyegel kios.

"Penyegelan itu kan memang sudah dikasih semacam surat peringatan satu dan dua, cuma kita kan karena harga nya tidak cocok, terus kita udah audiensi langsung menghadap Pak Gubernur (Pramono Anung) juga, kata Pak Gubernur tidak ada tutup, tidak ada penyegelan, tapi PD Pasar langsung main segel saja," jelasnya. 

Di tengah Jahendri bercerita, teriakan orasi protes sempat menggema di area pasar.

“Buka segelnya, buka segelnya!” teriak pedagang.

Tapi setelah itu, kembali sunyi. Sunyi yang menghimpit.

Jahendri melanjutkan ceritanya. Para pedagang tidak menolak rencana revitalisasi. Asalkan, revitalisasi tidak dibarengi dengan kenaikan tarif sewa yang membebani. Yang dia takutkan justru masa depan pedagang kecil. 

"Artinya sangat mengancam keselamatan pedagang, kalau dipaksakan dengan harga sekarang itu enggak bakalan kuat, ditambah dengan keadaan ekonomi sekarang, paling enam bulan pada nyerah. Kaya saya nih, saya paksain harga Rp390 juta, paling selama enam bulan udah kejual motor dan lain-lain, udah pada nombok,” ungkapnya.

Di balik lorong yang kini muram, Jahendri tetap berdiri. Bukan untuk menyerah. Tapi untuk bertahan. Dia adalah wajah dari ratusan pedagang lain yang menggantungkan hidup pada kios kecil 2 meter x 2 meter itu. 

Mereka menunggu adanya obat dari persoalan ini. Apakah Pasar Pramuka akan kembali hidup, atau justru kehilangan denyutnya.