Prabowo Ungkap Alasan Kapolri Masuk Komisi Reformasi Polisi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan memasukkan nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi anggota Komisi Reformasi Polri. Padahal, Listyo juga telah membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri.

Prabowo mengatakan unsur Polri dilibatkan untuk memudahkan akses Komisi Reformasi Polri dalam proses kajian dan diskusi. Selain itu, ada pula tiga mantan Kapolri yang menjadi anggota komisi untuk memberikan masukan terkait reformasi Polri.

"Ada beberapa tokoh yang mantan kepala kepolisian, mereka pun bisa memberi masukan, pandangan-pandangan. Dan dengan ada Kapolri yang aktif, saudara-saudara punya akses untuk diskusi," jelas Prabowo saat memberikan arahan kepada Komisi Reformasi Polri di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Dia menegaskan komisi ini dibentuk untuk melakukan kajian menyeluruh dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara terhadap institusi Polri. Termasuk, menilai kekuatan dan kelemahan yang ada.

"Komisi ini tugas utamanya adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala negara, kepala pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bilamana perlu," katanya.

Prabowo tak memberi batasan waktu untuk masa kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri. Kendati begitu, Prabowo meminta para anggota komisi melaporkan hasil kerja yang telah dilakukan secara berkala dan memberikan rekomendasi untuk mengambil tindakan reformasi.

"Saya tidak batasi masa kerja komisi ini, tapi saya minta setiap 3 bulan ada laporan," ujar Prabowo.

Prabowo menilai bahwa masyarakat membutuhkan kajian yang objektif dan tajam terhadap berbagai lembaga negara. Dia menekankan pentingnya supremasi hukum sebagai fondasi keberhasilan bangsa.

"Saya selalu tekankan apa yang saya pelajari, sekali lagi keberhasilan suatu komponen bangsa terletak daripada apakah bangsa itu mampu menyelenggarakan berkuasanya hukum, the rule of law," tuturnya.

"Dan there must be kepastian hukum. Kepastian hukum yang melahirkan keadilan," sambung Prabowo.

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie meminta Komisi Reformasi Polri tak hanya merumuskan kajian soal reformasi institusi Polri saja, namun juga mendengarkan aspirasi semua pihak. Sebab, semua masyarakat menginginkan polisi yang melindungi, melayani, dan mengayomi.

"Jadi Bapak Presiden tadi memberi arahan supaya tim ini juga terbuka untuk mendengar aspirasi dari berbagai kalangan yang punya kepentingan ya. Seluruh masyarakat kita punya kepentingan karena polisi adalah milik rakyat, melayani rakyat, melindungi rakyat, mengayomi rakyat," jelas Jimly.

"Karena itu Bapak Presiden mengarahkan supaya tim ini bukan merumuskan sendiri, kita juga mendengar (aspirasi)," sambungnya.

Jimly pun mempersilahkan tokoh masyarakat, tokoh bangsa, hingga aktivis untuk menyampaikan usulan terkait reformasi Polri. Bahkan, dia berencana membuat forum khusus untuk mendiskusikan reformasi yang dibutuhkan di institusi Polri.

"Kami bersikap terbuka untuk mendengarkan, kalau nanti enggak bisa dibuat forum khusus, ya paling tidak kami akan rajin untuk mendengarkan di YouTube, tapi ini nanti akan kami susun apa saja, siapa saja yang forum seperti apa yang perlu kita adakan. Insyaallah kita akan terbuka," ujarnya.

Dia menyebut Prabowo sangat responsif terhadap aspirasi rakyat mengenai institusi kepolisian. Jimly menuturkan komisi tersebut pun dibentuk atas aspirasi dan usulan masyarakat usai terjadinya aksi unjuk rasa di sejumlah daerah beberapa waktu lalu.

"(Presiden) juga menyampaikan tadi kepada kami, bukan hanya kepolisian sebetulnya yang harus dievaluasi, semua kelembagaan yang kita bangun sesudah reformasi perlu dikaji. Nah, salah satunya adalah kepolisian sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat," tuturnya.

Prabowo menekankan pentingnya reformasi institusi Polri untuk pembangunan bangsa Indonesia. Terlebih, kata dia, Polri merupakan salah satu institusi yang sangat vital dan krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Prabowo menyebut masyarakat Indonesia saat ini masih banyak yang terlibat konflik kepentingan, harta, ekonomi, agama, politik, hingga ideologi. Dalam hal ini, peran Polri dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah masyarakat.

"Jadi, saudara-saudara, reformasi Polri saya kira bagian yang sangat krusial, penting dari pembangunan bangsa," kata Prabowo. 

Menurut dia, suatu bangsa dan negara harus menjamin keselamatan dan melindungi warga negaranya. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam supremasi hukum atau the rule of law.

"Bagian terpenting daripada the rule of law adalah penegakan hukum. Hukum boleh kita buat selengkap mungkin, tapi kalau penegakannya tidak baik, tidak adil, tidak mungkin macet hukum yang the rule of law itu bisa berjaya, bisa sukses," tuturnya.

Prabowo menilai keberhasilan sebuah negara tergantung dari penerapan supremasi hukum. Dia menuturkan sebuah negara tak dapat maju apabila hukum tidak ditegakkan dengan baik.

"Kita bisa membangun fisik, ekonomi, tetapi manakala hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik dan seadil-adilnya, sulit untuk suatu negara mencapai titik yang tertinggi. Ini pelajaran daripada sejarah," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (7/11/2025). Komisi ini merupakan salah satu tuntutan masyarakat saat aksi unjuk rasa di berbagai daerah Indonesia pada akhir Agustus 2025.

Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi Reformasi Polri diketuai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie.

Komite Reformasi Polri berisi tokoh hukum, sejumlah menteri kabinet, dan mantan Kapolri. Berikut Ini 9 anggota Komite Reformasi Polri yang dilantik:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie, Ketua merangkap Anggota

Anggota:

2. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra

3. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan

4. Menteri Dalam Negeri sekaligus mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian

5. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

6. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD

7. Kapolri periode 2019-2021 Jenderal (Purn) Idham Aziz

8. Kapolri periode 2015-2016 Jenderal (Purn) Badrodin Haiti

9. Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri

10. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo