Kinerja Pemerintahan Kolaboratif Gubernur Ahmad Luthfi Tuai Pujian Menpan RB

Liputan6.com, Semarang Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menaruh apresiasi pada langkah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan collaborative government (pemerintahan kolaboratif) dalam menjalankan roda pemerintahannya.

"Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Ahmad Luthfi, collaborative government menjadi penting dalam reformasi birokrasi dan mendorong program prioritas," katanya saat Rakor Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintah Daerah di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Rabu, 29 Oktober 2025.

Ia mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar saling bersinergi demi mempercepat program-program prioritas bagi masyarakat.

"Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, termasuk di antaranya bagaimana pentingnya collaborative government, supaya para OPD di semua kabupaten/kota di Jawa Tengah itu bisa saling berkolaborasi," katanya.

Menurut Rini, penyederhanaan birokrasi tidak sekadar perampingan struktur, tetapi transformasi pelayanan publik yang menghadirkan kesejahteraan rakyat.

Hingga kini, reformasi itu telah menjangkau 38 pemerintah provinsi, 318 kabupaten, dan 82 kota dalam penyederhanaan struktur organisasi. Sementara, penyesuaian sistem kerja telah diterapkan di 32 provinsi, 329 kabupaten, dan 85 kota.

“Jawa Tengah termasuk provinsi yang sudah mendapat nilai 90 lebih. Dari survei, 53% responden merasakan dampak positif dari penyederhanaan birokrasi," jelasnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, hasil penataan kelembagaan tahun 2025 di Jawa Tengah meliputi pengurangan dari 35 OPD menjadi 34 OPD, pengurangan cabang dinas sebanyak 3 lembaga, dan pengurangan sebanyak 14 UPT dari 153 menjadi 139 UPT.

"Ada beberapa OPD yang kita gabung, cuma ada yang kita tambah tanpa bertentangan dengan nomenklatur di kementerian. Mengecilkan fungsi saja tidak cukup, tetapi yang paling utama adalah menjadi manfaat bagi masyarakat. Ini yang akan kita tindak lanjuti sebagai pembelajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," katanya.

Ahmad Luthfi mengatakan bahwa hal yang tidak kalah penting adalah terkait collaborative government. Di mana setiap program tidak hanya dikerjakan oleh satu OPD saja, tetapi semua OPD ikut terlibat, juga bagaimana menggandeng partisipasi instansi vertikal lain, pihak swasta, dan masyarakat.

Ia mencontohkan, program pengentasan kemiskinan yang tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial saja, tetapi juga Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, dan OPD lainnya ikut turun mengerjakan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. 

(*)