Kementerian PKP Targetkan 3 Juta Rumah di 2026, Sinergi Pusat dan Daerah Diperkuat

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP) menghadiri Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Pemerintah Daerah di Balairung Rudini, Kampus IPDN Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (28/10/2025).

Pertemuan tersebut diikuti perwakilan kementerian dan lembaga, Sekretaris Daerah provinsi maupun kabupaten/kota, serta kepala Bappeda dari seluruh Indonesia.

Rapat ini membahas langkah strategis pelaksanaan Program 3 Juta Rumah Tahun Anggaran 2026, yang menjadi salah satu quick wins dalam RPJMN 2025–2029. Program ini ditujukan untuk mengurangi backlog kepemilikan rumah sebesar 9,9 juta rumah tangga dan memperbaiki 26,9 juta rumah tangga yang masih menempati hunian tidak layak huni.

Pemerintah menargetkan program perumahan rakyat ini dapat menekan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, menciptakan banyak lapangan kerja, sekaligus menggerakkan hingga 185 subsektor ekonomi.

Mewakili Menteri PKP, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Imran menegaskan bahwa kementeriannya memiliki tiga peran utama dalam pelaksanaan program, sebagai regulator, operator, dan fasilitator.

“Sebagai regulator, kami menyusun kebijakan perumahan. Sebagai operator, kami melaksanakan pembangunan BSPS, Rusun, Rusus, PSU, serta penanganan kawasan kumuh. Sementara sebagai fasilitator, kami mendorong sinergi pembiayaan melalui KUR Perumahan, FLPP, CSR, hingga kebijakan pembebasan PBG–BPHTB,” ujar Imran.

Pada tahun 2026, total anggaran program perumahan mencapai Rp10,895 triliun, dengan alokasi antara lain untuk BSPS 400.000 unit, Rusun 790 unit, Rusus 654 unit, PSU 2.007 unit, penanganan kawasan kumuh seluas 225 hektare, serta pembangunan sanitasi bagi 3.000 unit hunian. Seluruh pengajuan bantuan dilakukan secara daring melalui portal Sibaru oleh Dinas PKP daerah.

Hingga saat ini, 509 daerah telah menerbitkan peraturan kepala daerah terkait pembebasan PBG dan BPHTB. Sementara pendataan rumah telah mencapai 463.014 unit atau 15,43 persen dari target 3 juta rumah.

Tingkat partisipasi daerah juga tercatat tinggi melalui dukungan APBD sebesar 97,37 persen, APBDes 47,37 persen, dan swadaya masyarakat 65,79 persen. Meski begitu, masih terdapat beberapa daerah yang belum menyampaikan laporan pembangunan baru dan renovasi.

Aspirasi Daerah akan Diperhatikan dalam Sinkronisasi Program

Melalui sesi diskusi, sejumlah pemerintah daerah menyampaikan aspirasi terkait percepatan realisasi program. Di antaranya usulan tindak lanjut pembangunan rumah susun di Mamuju Tengah yang diajukan sejak tiga tahun lalu, serta dorongan Pemerintah Provinsi Gorontalo agar kolaborasi sesuai amanat UU No. 23 dapat lebih memperhatikan alokasi proporsional antarwilayah.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Taliabu meminta dukungan pembangunan rumah khusus bagi masyarakat adat dan tenaga kesehatan. Kota Palembang mengusulkan pembangunan rusun bagi TNI sekaligus memberikan apresiasi bagi daerah yang aktif mendukung Program 3 Juta Rumah.

Provinsi Jawa Timur mengusulkan revisi Inpres No. 8/2025 untuk memperkuat fokus kepala daerah di bidang perumahan, sementara Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti perbedaan data DTSEN Desil 1–3 dengan kondisi di lapangan.

Kementerian PKP menegaskan bahwa sinergi pusat dan daerah akan terus diperkuat guna mempercepat penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.