Kasus CPO Rp13,2 Triliun, Ketua PP Muhammadiyah: Prabowo Buktikan Komitmen Bersihkan Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas, menilai kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara penyerahan aset hasil korupsi senilai Rp13,255 triliun di Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Presiden Prabowo hadir langsung dalam acara penyerahan uang pengganti kerugian negara dari kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.

Dalam kesempatan itu, ia didampingi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyohadi, serta sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.

Menurut Buya Anwar, kehadiran Presiden di momen penting tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan sinyal politik yang kuat bahwa pemerintah serius mendukung langkah Kejagung dalam menindak kasus korupsi besar.

“Ini bentuk dukungan nyata Presiden Prabowo terhadap Kejagung. Sekaligus peringatan keras bagi para koruptor bahwa beliau serius memberantas korupsi,” ujar Buya Anwar di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Ia menilai, langkah Kejagung yang tidak hanya fokus memenjarakan pelaku, tetapi juga mengembalikan kerugian negara hingga triliunan rupiah, merupakan bentuk penegakan keadilan yang sejalan dengan prinsip ajaran Islam.

“Dalam perspektif Islam, harta hasil curian bukan milik pencuri dan wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau milik negara, maka harus dikembalikan ke negara,” jelasnya.

Buya Anwar menegaskan bahwa tindakan Kejagung mengejar aset para pelaku hingga ke luar negeri merupakan implementasi nyata dari keadilan substantif. Karena itu, ia menilai dukungan Presiden menjadi sangat penting agar upaya pemberantasan korupsi tidak berhenti di tataran birokrasi atau level teknis.

“Kita perlu keberanian politik untuk mendukung penegak hukum. Kehadiran Presiden di acara itu adalah simbol keberpihakan negara terhadap keadilan,” katanya.

Lebih lanjut, Buya Anwar juga mengingatkan publik tentang integritas pribadi Prabowo yang dikenal tegas menolak praktik suap. Ia menyinggung pernyataan adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang pernah mengungkap bahwa sang kakak menolak tawaran suap bernilai besar.

“Kalau seorang Prabowo yang sudah menegaskan komitmennya masih berani disuap, artinya para koruptor ini memang nekat. Karena itu, negara butuh pemimpin kuat dan berani seperti Prabowo,” tegas Buya Anwar.

Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan agar seluruh elemen masyarakat turut mendukung langkah Presiden dan Kejagung dalam memberantas korupsi.

“Kalau rakyat berada di belakangnya, Prabowo akan semakin percaya diri untuk menegakkan keadilan dan membersihkan korupsi sampai ke akarnya,” pungkasnya.