Ini Penampakan Tumpukan Uang Rp 13 Triliun yang Disita Kejagung dari Hasil Kasus Korupsi CPO

Liputan6.com, Jakarta Tumpukan uang di dalam kantong plastik menghiasi sudut ruangan di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). Nilainya tak main-main, Rp 13,255 Triliun.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, tampak uang pecahan Rp100.000 dibungkus rapi dengan plastik dan ditumpuk tinggi memenuhi satu sisi ruangan. Tinggi tumpukan uang itu diperkirakan mencapai 2 meter, dan dijejerkan ke belakang. Kejagung menuliskan tumpukan uang tersebut senilai Rp13.255.244.538.149.

Langkah kaki Presiden Prabowo langsung diarahkan menuju sudut ruangan yang berisi tumpukan uang itu. Uang yang disita Kejaksaan Agung dari hasil sitaan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO). Prabowo berjalan di depan, diikuti Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. 

Prabowo tampak berbincang dengan Menhan dan Jaksa Agung. Seskab Teddy Indra Wijaya menyusul dan ikut berbincang. Selang beberapa saat kemudian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyusul dan berbincang bersama.

Hampir sembilan menit Prabowo berada di sana. Setelah itu, Presiden Prabowo beranjak ke tempat duduk yang disediakan.

Uang Rp13 triliun itu secara resmi diserahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Prabowo mengapresiasi upaya Kejaksaan Agung menyelamatkan uang negara. 

"Saya sampaikan penghargaan saya, kepada kejaksaan. Terima kasih," kata Prabowo.

Prabowo menuturkan uang senilai Rp13 triliun tersebut dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan merenovasi 8.000 sekolah lebih. Selain itu, kata dia, uang tersebut dapat digunakan untuk membangun kampung nelayan yang selama ini kurang diperhatikan. 

"Kalau 1 kampung nelayan, kita anggarkan 22 M, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tdk pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus," jelas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, uang itu juga sangat berguna jika digunakan untuk membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern.

Menurut dia, pemerintah akan membangun 1.100 kampung nelayan hingga akhir 2026. Nantinya, anggaran pembangunan kampung nelayan di setiap desa senilai Rp22 miliar.

"Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung nelayan itu kepala keluarganya 2.000. Jadi kalau dengan istri dan anak tiga, itu 5.000 per desa, kalau kali 1.000 itu 5 juta, 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Itu kalau kalau 1.000, kalau 600 berarti 5 juta rakyat Indonesia," tuturnya.