DBH Jakarta Dipangkas Pemerintah Pusat, DPRD Dorong Subsidi Transportasi Umum Tetap Maksimal

Liputan6.com, Jakarta - Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta dari pemerintah pusat berdampak pada turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Dari semula sekitar Rp95 triliun, kini APBD DKI hanya berkisar Rp79 triliun. 

Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk rencana untuk mengkaji ulang subsidi transportasi umum.

Menanggapi hal ini, Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B, Ade Suherman, mendorong agar efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan transportasi publik bagi masyarakat di Jakarta. 

"Pemangkasan anggaran memang bagian dari efisiensi, tapi prinsipnya pelayanan publik harus tetap maksimal. Warga Jakarta bergantung pada transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, dan LRT. Maka efisiensi jangan sampai menurunkan kenyamanan dan keselamatan mereka,” kata Ade dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (8/10/2025).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk Transjakarta pada 2023 sempat dipangkas Rp336 miliar dari usulan awal sebesar Rp3,9 triliun.

Meski begitu, layanan operasional Transjakarta masih tetap berjalan normal.

Pada 2024, PT Transjakarta bahkan juga berhasil menekan rasio subsidi per pelanggan menjadi hanya Rp9.831 per penumpang, dengan peningkatan jumlah armada hingga 4.388 unit dan 235 rute yang melayani seluruh wilayah Jakarta. 

Tidak hanya itu, pendapatan non-tiket (non-farebox) juga meningkat signifikan mencapai Rp218,4 miliar, naik 3,5 kali lipat dibanding dua tahun sebelumnya.

Ade menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dapat dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat. Ia menyebut, Transjakarta bisa menjadi contoh bahwa efisiensi bukan berarti pemangkasan layanan. 

"Tapi DPRD tetap akan menjalankan fungsi pengawasan agar efisiensi ini tidak berimbas pada kualitas,” ucap dia.

Lebih lanjut, Ade juga mengajak masyarakat untuk aktif memanfaatkan transportasi publik sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan subsidi pemerintah yang sudah berjalan.

Sebab subsidi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta untuk transportasi publik adalah bentuk kehadiran negara dalam melayani warganya. 

"Maka sudah sepatutnya kita bersama-sama memanfaatkannya secara optimal, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan beralih ke transportasi umum yang lebih ramah lingkungan,” ujar dia.

Ade menyampaikan, dengan kondisi fiskal yang menantang, DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendorong Pemprov DKI untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik.

"Jakarta harus tetap menjadi kota dengan sistem transportasi publik terbaik di Indonesia. Pemangkasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat,” kata dia.