Pemerintah Bentuk Satgas Tangani Dugaan Paparan Radioaktif Cs-137 di Cikande

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah bergerak cepat merespons temuan dugaan paparan zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada produk udang beku asal Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Pada 11 September 2025, pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cs-137 untuk mengendalikan situasi.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan kawasan Industri Modern Cikande ditetapkan sebagai Kejadian Khusus Pencemaran Radiasi. “Pelaksanaan penanganan Cesium-137 telah ditangani serius dengan membentuk satgas. Mulai hari ini, semua kegiatan di kawasan tersebut berada dalam kontrol penuh tim satgas penanganan radiasi,” ujar Hanif.

Satgas gabungan terdiri dari Polri, Bapeten, BRIN, dan instansi terkait. Dari hasil pemetaan awal, ditemukan 10 titik radiasi dengan intensitas berbeda. Dua titik telah selesai didekontaminasi, sementara delapan lainnya masih dalam tahap inventarisasi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan penetapan status kejadian khusus dilakukan untuk mempercepat mitigasi serta menjamin kontaminasi tidak meluas.

“Investigasi satgas memastikan kontaminasi Cs-137 hanya terjadi di kawasan Cikande. Tidak ada dampak pada rantai pasok nasional maupun ekspor. Pemerintah ingin masyarakat dan dunia usaha tenang, karena pengawasan berjalan ketat dan sesuai standar internasional,” kata Zulhas.

Dari 1.562 pekerja dan warga yang diperiksa, sembilan orang terindikasi terpapar radiasi. Seluruhnya sudah mendapat penanganan medis dari Kementerian Kesehatan. Pemerintah menegaskan tidak ada dampak kesehatan serius yang ditemukan.

Kasus ini mencuat setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat menarik produk udang merek Great Value yang dipasarkan Walmart karena indikasi Cs-137.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia langsung melakukan investigasi menyeluruh dan memperkuat koordinasi internasional.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan pentingnya komunikasi publik yang jelas agar reputasi ekspor Indonesia tidak terganggu. Pemerintah juga memastikan produk yang terbukti terkontaminasi akan dimusnahkan.

"Seluruh langkah penanganan dilakukan secara ilmiah, terukur, dan transparan,” ucap Taruna.

Pemerintah menegaskan pengawasan pangan akan terus diperketat. “Pemerintah mengutamakan keamanan pangan, melindungi masyarakat, sekaligus menjaga daya saing produk Indonesia di pasar global. Respons cepat ini adalah bukti nyata pemerintah hadir dalam melindungi kepentingan bangsa,” kata Zulhas.