Said PDIP Puji Gaya 'Koboi' Menkeu Purbaya, Bisa Longgarkan Kebijakan Ketat

"Banggar DPR bersama pemerintah menyadari tidak mudah mencari kebutuhan pendanaan di pasar keuangan melalui SBN," ujar Said Abdullah di Ruang Sidang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa (23/9/2025).

Diperbarui 23 September 2025, 13:47 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Ketua Banggar DPR menyoroti gaya 'koboi' Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
  • Gaya ini melonggarkan kebijakan moneter ketat, menekan biaya bunga SBN.
  • Banggar dan pemerintah sepakat jaga inflasi serta kurs rupiah stabil.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyinggung gaya 'koboi' Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat Rapat Paripurna bersama pemerintah terkait Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026.

Dia menilai, gaya tersebut membuat kebijakan moneter yang ketat selama ini berangsur longgar sehingga memberikan ruang untuk menekan biaya bunga Surat Berharga Negara (SBN).

Adapun suku bunga SBN 2026 disepakati berada di level moderat 6,9 persen, yang disebut Said sebagai batas atas secara psikologis.

"Banggar DPR bersama pemerintah menyadari tidak mudah mencari kebutuhan pendanaan di pasar keuangan melalui SBN," ujar Said Abdullah di Ruang Sidang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa (23/9/2025).

 

Longgarkan Kebijakan Ketat

Said menilai, gaya Menkeu Purbaya bisa lebih melonggarkan aturan ketat keuangan negara. Bahkan, kata dia, kinerja Purbaya sudah terlihat satu bulang setelah menjabat.

"Namun kita yakin gaya koboi Menteri Keuangan kita bisa melonggarkan kebijakan uang ketat, dan terbukti dalam sebulan ini kondisi kita harapkan terus berlanjut sehingga suku bunga SBN tahun depan bisa lebih rendah sehingga biaya yang ditanggung APBN akan semakin rendah," tambahnya.

Banggar DPR bersama pemerintah sepakat inflasi dan kurs rupiah harus dijaga agar tetap stabil. Menurut Said, keduanya bisa memicu gejolak harga di sektor riil maupun potensi krisis jika tidak terkendali.

"Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia harus selalu seirama mmpu merealisasikan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang gesit, kreatif, dan konsolidatif," tukas Said.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6

  • Purbaya Yudhi Sadewa adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia sejak 2025, sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner LPS, dikenal atas kontribusinya dalam kebijakan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.
    Purbaya Yudhi Sadewa adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia sejak 2025, sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner LPS, dikenal atas kontribusinya dalam kebijakan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.
    Purbaya Yudhi Sadewa
  • Said Abdullah
  • PDIP