Banggar DPR Desak Menkeu Atur Dana Rp 200 Triliun Lewat PMK, Bukan Sekadar Uang Parkir

Banggar DPR menyoroti penyaluran Rp 200 triliun dana pemerintah ke bank BUMN. Ketua Banggar Said Abdullah menegaskan perlunya aturan resmi melalui PMK agar penyaluran tidak hanya dinikmati korporasi besar, tetapi juga memberi dampak nyata bagi ekonomi rakyat.

Diperbarui 18 September 2025, 16:42 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Banggar DPR desak PMK atur penyaluran dana Rp 200 T agar tak hanya korporasi besar.
  • Data ekonomi tunjukkan tekanan daya beli, APBN harus jadi shock absorber.
  • Kucuran dana Rp 200 T positif bagi perbankan dan percepat pertumbuhan ekonomi.

Liputan6.com, Jakarta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyoroti kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu)  yang telah mengucuran dana pemerintah dengan total Rp 200 triliun ke 5 bank pelat merah.

Menurut dia, perlu ada petunjuk dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), agar tak hanya menyasar ke korporasi besar semata.

"Perlu guidance (petunjuk) lah. Guidance-nya apa? Melalui PMK. Sebab kalau kita di guidance-nya, kalau itu yang Rp 200 triliun diambil korporasi, dampak ekonominya ke bawahnya kan tidak ada," kata Said Abdullah, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Ketua DPP PDIP ini menyebutkan, calon penerima pinjaman atau partner juga harus jelas sehingga harus diatur dalam PMK. 

"Saya kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, sebagai partner, mitra, Badan Anggaran DPR, seyogianya ada PMK yang mengatur terhadap siapa saja yang berhak mendapatkan pinjaman Rp 200 triliun tersebut," jelas Said.

 

Bos Danantara Ingatkan Tiap Bank Punya Kemampuan Berbeda

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani mengamini kemampuan bank BUMN berbeda-beda dalam menyalurkan kredit. Menyusul, adanya kucuran dana pemerintah dengan total Rp 200 triliun ke 5 bank pelat merah.

Hal ini turut merespons ungkapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai bos-bos bank BUMN kebingungan dalam menyalurkan kredit setelah disuntik dana jumbo.

"Ya setiap bank ini beda ya, kemampuan dalam segi lendingnya, dari segi penyerapannya," kata Rosan ditemui usai acara Gotong Royong Perumahan Warisan Bangsa, di Balai Sarbini, Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

 

Hal Positif untuk Perbankan

Meski begitu, dia memandang guyuran dana yang tidak sedikit itu jadi satu hal positif buat perbankan. Misalnya dengan adanya keleluasaan likuiditas, sehingga penyluran pendanaan dengan suku bunganya dinilai lebih baik.

"Nah dengan suku bunga yang lebih kompetitif ini tentunya akan membantu semua sektor lainnya, mau dari sektor swasta terutama dan bisa merasakan. Ini diharapkan bisa memberikan perekonomian ini bisa menjadi lebih terbantu lagi, lebih meningkat lagi," ucap Rosan.

Dampak berganda lainnya, Rosan bilang, uang beredar akan semakin besar. Harapannya dampak terhadap ekonomi juga akan semakin membaik. "Jadi ini adalah satu cara konkret yang nyata oleh pemerintah, dalam rangka membuat peredaran dana ini makin cepat, dalam rangka pertumbuhan ekonomi kita akan makin meningkat," ujar dia.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6