Tim Reformasi Kepolisian Segera Dibentuk, Nama Mahfud Md Mencuat Lagi Sebagai Ketua

Liputan6.com, Jakarta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Tim Reformasi Kepolisian akan diumumkan pada pekan ini.

Setelah itu, kata dia, anggota Tim Reformasi Kepolisian akan dapat langsung bekerja sesuai tugasnya.

"Tunggu, Insyaallah dalam minggu ini (diumumkan). Sedang disusun (Keppres). Minggu ini, Insyaallah (dimulai)," kata Prasetyo di Istana Negara Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Saat ditanya kabar Mahfud Md menjadi Ketua Tim Reformasi Kepolisian, dia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto belum menunjuk sosok yang memimpin tim tersebut. Menurut dia, anggota Tim Reformasi Kepolisian masih disusun.

"Belum, belum ditunjuk ketuanya. Baru disusun anggota-anggotanya. Banyak, banyak," ujarnya.

Prasetyo menyampaikan Prabowo merasa perlu ada perbaikan dan evaluasi di institusi kepolisian.

Sehingga, Prabowo memutuskan membentuk Tim Reformasi Kepolisian.

"Keinginan beliau adalah tentunya kan kita semua sangat mencintai institusi kepolisian, tetapi tentunya ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, evaluasi, dan itu biasa untuk seluruh institusi. Nah keinginan beliau adalah membuat Komite Reformasi kepolisian," jelas Prasetyo.

Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menanggapi usulan pembentukan Tim Reformasi Kepolisian yang disuarakan oleh Gerakan Nurani Bangsa dan diterima Presiden Prabowo Subianto. Adanya rencana untuk mewujudkan hal tersebut pun diyakini berasal dari niat kuat memperbaiki Polri.

“Yang pertama-tama yang penting harus kita insafi adalah spirit dari tokoh-tokoh ini mengingatkan kita semua bahwa kepolisian itu lahir dari rahim reformasi. Artinya memang ada semangat di situ, semangat untuk menjadikan negara kita menjadi negara yang jauh lebih demokratis, penegakan hukumnya bagus, keamanan, ketertiban masyarakatnya juga bagus,” tutur Komisioner Kompolnas Choirul Anam saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (12/9/2025).

Menurutnya, perbaikan Polri memang memerlukan kerja sama, baik dari pengawas internal maupun eksternal. Anam mengajak semua pihak menyisir berbagai instrumen kepolisian, seperti misalnya yang belum sesuai atau tidak mengikuti perkembangan zaman.

“Misalnya terkait ruang digital yang begitu luas, bagaimana misalkan meletakkan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dengan instrumen yang ada. Misalnya kalau berangkat dari aksi Agustus kemarin misalnya, itu kan dinamikanya berbeda dengan kalau kita membayangkan aksi-aksi yang ruang digitalnya belum terlalu lebar,” jelas dia.

Termasuk juga bagaimana Polri menghadapi dan memastikan perlindungan dan keamanan terhadap mereka yang berekspresi, pendapat, sampai dengan berkumpulnya anak-anak remaja. Sehingga, aparat keamanan bisa memastikan perlindungan dan jaminan hak masyarakat secara maksimal.

“Ini kan memang masih terdapat banyak, terutama kalau kita melihat dari catatan beberapa NGO, masih banyak tindakan represif misalnya begitu ketika menghadapi masa. Tindakan represif itu apakah ini bagian dari kebudayaan atau tidak. Kalau itu masih dipanen sebagai bagian budaya, ya kita harus beresin. Salah satunya adalah di sektor bagaimana membentuk kepolisian yang jauh civilized gitu ya,” ungkapnya.

Anam juga mengulas pentingnya memperhatikan pendidikan bagi anggota Polri, mulai dari kurikulum hingga berbagai hal yang dapat mempertebal instrumen mengedepankan Hak Asasi Manusia dan sikap atau pun perilaku sesuai dengan HAM.

“Jadi dari instrumen yang ada terus dari budaya. Kalau masih ada budaya kekerasan dan sebagainya, atau penggunaan kewenangan berlebihan dan sebagainya, harus diperkuat di level mengubah kulturnya. Mengubah kulturnya salah satu yang paling mendasar adalah di level pendidikan,” kata dia.