Pesan Tegas Prabowo ke Para Menterinya: Indonesia Harus Berdaulat, Tak Bisa Ditawar

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk segera mempercepat pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. 

Perintah itu muncul dalam rapat terbatas pada Senin, 15 September 2025 di Istana Negara, Jakarta.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat.

"Kawasannya disiapkan sebagai pusat ketahanan pangan sekaligus energi ya, untuk hari ini dan yang akan datang," kata pria akrab disapa Zulhas sebelum memimpin rapat dengan beberapa menteri, Jakarta, Selasa (16/9).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, urgensi dari program tersebut yang pertama meningkatkan stok pangan nasional yang sekarang telah cukup.

"Tapi dengan makanan bergizi itu nanti akan banyak sekali, 82 juta ya, tahun depan anggarannya kira-kira Rp 300-an triliun, memang kita surplus karbohidrat beras ya, kira-kira 3 juta lebih tahun ini," ujarnya.

Tetapi, kata Zulhas, dengan program makan bergizi gratis, permintaan pangan akan meningkat. "Oleh karena itu, memang penduduk juga nambah terus, sementara lahan di Jawa kan berkurang. Jadi ini memang adalah kita nanti di Merauke tempatnya di Wanam, tepatnya ya," sambungnya.

Selain itu, Zulhas menegaskan, jika Indonesia harus mandiri dan tidak lagi boleh bergantung pada negara lain untuk kebutuhan pangan pokok rakyat.

"Jadi memang kita harus berdaulat, tidak boleh ada tawar-tawar all at cost, kata Bapak Presiden begitu. Kawasan ini juga akan menjadi sumber lapangan kerja baru, sejalan dengan arahan Bapak Presiden, dalam program stimulus, stimulus ekonomi yang 8 plus 4 plus 5 ya," tegasnya.

"Salah satunya tentu penyerapan tenaga kerja, di sini nanti akan banyak segala hal terlibat. Dengan percepatan ini Merauke akan menjadi motor kemandirian pangan, energi, dan air nasional sekaligus membuka kesempatan kerja luas bagi masyarakat," pungkasnya.

Diketahui, dalam rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan turut dihadiri Menteri Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan beberapa pejabat lainnya.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com