Survei Indopol: Publik Apresiasi Kinerja Kejagung, Kepercayaan Capai 70 Persen

Menurut Ratno, apresiasi publik bisa bergeser seiring kinerja lembaga penegak hukum.

Diperbarui 01 September 2025, 19:18 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Kejagung diapresiasi tinggi publik karena berhasil mengungkap kasus korupsi besar.
  • Survei menunjukkan 70% responden percaya Kejagung, tertinggi di antara lembaga hukum lain.
  • Apresiasi publik dapat bergeser seiring kinerja lembaga penegak hukum.

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Survey and Consulting (Indopol Survei), Ratno Sulistyanto, menilai publik tengah memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hal ini tak lepas dari keberhasilan Kejagung dalam mengungkap kasus-kasus besar, termasuk korupsi dengan nilai kerugian negara triliunan rupiah.

“Kemarin Kejaksaan diapresiasi masyarakat karena mereka berhasil mengungkap kasus korupsi yang nilainya sekian triliun di kasus sawit dan sebagainya. Tapi suatu saat bisa saja KPK yang diapresiasi karena bisa menangkap koruptor besar,” kata Ratno, Senin (1/9/2025).

Pernyataan Ratno menanggapi hasil survei nasional Polling Institute yang menempatkan Kejagung sebagai lembaga hukum paling dipercaya publik. Survei menunjukkan 70 persen responden menyatakan percaya kepada Kejagung, disusul Mahkamah Konstitusi (68 persen), pengadilan (66 persen), KPK (64 persen), dan kepolisian (61 persen).

Menurut Ratno, apresiasi publik bisa bergeser seiring kinerja lembaga penegak hukum.

"Kejaksaan saat ini menunjukkan kinerja yang baik. Tapi jika KPK berhasil mengungkap kasus besar, publik bisa mengapresiasi mereka. Begitu juga dengan kepolisian,” jelasnya.

 

 

Dampak terhadap Pemerintahan Prabowo

Ratno menambahkan, persepsi publik terhadap Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian sebenarnya tidak jauh berbeda. Bedanya, kepolisian kerap lebih terlihat karena aktivitasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kalau dibuat rata-rata, persepsi publik terhadap kejaksaan, kepolisian, dan KPK sebenarnya berhimpitan. Yang berbeda mungkin TNI, karena mereka tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, melainkan menjaga pertahanan negara. Itu yang membuat persepsi publik terhadap TNI selalu bagus,” paparnya.

Disinggung soal peran lembaga hukum dalam mendukung tingkat kepercayaan publik kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Ratno menegaskan lembaga-lembaga hukum harus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

“Kalau kejaksaan, KPK, dan kepolisian bekerja dengan baik sesuai tupoksinya, itu saja sudah memberi dampak positif terhadap persepsi masyarakat pada pemerintahan Prabowo,” tuturnya.

 

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6