Pengamanan Bandara Soetta Diperketat Usai Demo Ricuh Beberapa Hari Terakhir

Liputan6.com, Jakarta - Jakarta dilanda aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh dalam beberapa hari terakhir. Polres Bandara Soekarno-Hatta (Bandara Soetta) Tangerang, Banten menambah jumlah personil pengamanannya.

Hal ini dilakukan untuk melindungi objek vital nasional yang juga pintu gerbang negara.

"Peningkatan patroli Polres Bandara dan pengamanan di beberapa lokasi keluar masuk area menuju dan dari Bandara Soekarno-Hatta," ujar Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Ronald F.C Sipayung, Sabtu (30/8/2025).

Penebalan pengamanan tersebut termasuk dalam menambah jumlah personil yang berjaga, sebanyak 100 personil. Ratusan personil tersebut disebar ke beberapa titik, seperti Terminal 1, 2 dan 3, area kargo, hingga akses keluar dan masuk bandara.

"Seperti keluar masuk tol, Perimeter Selatan dan Utara, hingga beberapa titik jalan alternatif menuju bandara," ucap dia.

"Penambahan 100, personel Siaga Dalmas dan pengamanan keluar masuk di beberapa titik," tandas Ronald.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI M Misbakhun mengakui jajarannya melakukan kunjungan kerja ke Australia sejak 27 Agustus 2025.

Kunjungan kerja ini menjadi viral di media sosial karena dilakukan di tengah aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat di berbagai titik di Jakarta, salah satunya gedung MPR/DPR.

Misbakhun mengatakan agenda Komisi XI DPR dan Panitia Kerja Revisi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) sudah lama dijadwalkan. Bahkan, lanjut dia, jadwalnya sudah diagendakan jauh hari sebelum ada aksi demonstrasi di Jakarta.

"Kalau Komisi XI ke Australia itu agenda adalah kunjungan kerja Komisi dan Panja RUU P2SK. Agendanya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta. Karena menurut agenda dan jadwalnya RUU P2SK harus diselesaikan di Panja pada 8 September 2025," kata Misbakhun kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).

Menurut Misbakhun, kota yang dikunjungi adalah Canberra dan ke Sydney. Dalam kunjungan di Canberra pada 27 Agustus 2025, delegasi Komisi XI bertemu dengan Dubes RI di Canberra dan para Mahasiswa Indonesia yang menerima Beasiswa LPDP.

"Karena LPDP sebagai lembaga pengelolaan dana abadi pendidikan adalah bagian dari Kementerian Keuangan di mana BPPK Kemenkeu ikut hadir. Komisi XI ingin mengetahui secara langsung apakah proses penyaluran beasiswa LPDP di Australia berjalan sesuai dengan apa yg di program kan dan isu yang apa saja ada dalam penyaluran LPDP di Australia," ucap Misbakhun.

Selain itu, Komisi XI bertemu dengan Australian National Audit Office (ANAO) di kantor ANAO di Canberra. Sementara saat kunjungan di Sydney pada 28 Agustus 2025, mereka mengunjungi Australia Payment Network (AusPayNett) di Sydney.

Selanjutnya, Komisi XI mengunjung kantor representative office Bank BUMN di Sydney yang baru saja dibuka. Kemudian, Komisi XI bersama Bank Indonesia bertemu dengan Reserve Bank of Australia (RBA) Bank Sentral Australia di Sydney pada 29 Agustus 2025.

Komisi XI melakukan kunjungan ke Australia bersama mitra kerja yakni, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementrian Keuangan, dan dua Bank BUMN. Misbakhun menyebut jajarannya sudah berada di perjalanan pulang ke Indonesia.

"Semua agenda dan jadwal resmi Komisi XI sudah selesai dan dalam posisi perjalanan pulang," tutur Politikus Partai Golkar itu.

Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jakarta mengumumkan kebijakan menggratiskan layanan TransJakarta dan MRT selama sepekan kedepan.

Keputusan ini disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung sebagai langkah darurat setelah sistem transportasi publik mengalami kerusakan akibat kebakaran imbas demo pada Jumat, 29 Agustus 2025 berlangsung ricuh.

"Pada hari ini sampai dengan satu minggu kedepan, Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan layanan Transjakarta dan MRT, nol persen, karena memang banyak sistem kita yang rusak, yang terbakar kemarin," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

Pramono menjelaskan, kebijakan ini bertujuan agar masyarakat tetap dapat menggunakan moda transportasi publik tanpa terkendala biaya meski sistem tiket elektronik tidak berfungsi normal.

Dengan demikian, kata dia, mobilitas warga Jakarta tetap terjamin di tengah perbaikan infrastruktur.

"Mudah-mudahan dalam satu minggu kedepan sistemnya sudah bisa normal. Tetapi apapun yang terjadi di lapangan, inilah konsekuensi yang harus kita perbaiki, kita jalani bersama-sama," ucap Pramono Anung.

Menurutnya, gangguan layanan yang dialami sejumlah transportasi publik di Jakarta tidak bisa dihindari pascainsiden kebakaran yang menyebabkan sejumlah perangkat teknis terbakar. Pemprov Jakarta, kata dia, segera menurunkan tim teknis untuk memperbaiki sistem agar kembali pulih secepatnya.

Selain soal transportasi, Pramono juga menginstruksikan jajaran aparatur sipil negara (ASN) Balai Kota untuk mengatur jadwal kerja secara bergantian.

"Saya sudah meminta jajaran Balai Kota untuk masuk separuh-separuh, separo masuk, separo libur, agar layanan publik tetap berjalan," terang dia.

Pramono menegaskan, pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisasi dampak kerusakan sistem terhadap pelayanan masyarakat. Dengan pengaturan jadwal kerja dan transportasi gratis, Pemprov berharap aktivitas warga tetap berjalan lancar.

"Kebijakan ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah daerah. Meski ada kendala, kami ingin memastikan masyarakat Jakarta tetap mendapat pelayanan transportasi dan administrasi publik secara optimal," tandas Pramono Anung.