Prabowo Bersama Sejumlah Menteri dan Panglima TNI Rapat Tertutup 4 Jam di Hambalang, Bahas Apa?

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto mendadak memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Selasa 19 Agustus 2025 malam.

Disebut, Prabowo meminta laporan perkembangan soal penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.

"Tadi malam, Selasa, 19 Agustus 2025, Presiden Prabowo mendadak memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor," dilansir dari akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (20/8/2025).

"Presiden Prabowo meminta update dari beberapa persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal," sambungnya.

Pertemuan tertutup tersebut berlangsung sekitar lebih dari 4 jam.

Rapat dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas tambang-tambang ilegal di Indonesia. Dia telah mengantongi data ada sekitar 1.063 tambang yang beroperasi melanggar aturan.

Langkah ini dilakukan sejalan dengan penindakan kebun sawit ilegal yang juga jadi perhatiannya. Parahnya lagi, ada potensi kerugian negara Rp 300 triliun dari praktik tambang ilegal tersebut.

"Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Untuk memperlancar niatannya itu, Prabowo meminta dukungan parlemen bahkan partai politik. Menurutnya, penindakan terhadap tambang ilegal dilakukan demi kepentingan rakyat.

Dia sebetulnya tak mempermasalahkan jika tambang ilegal dikelola oleh masyarakat. Namun, jika ternyata dikelola oleh oknum untuk diselundupkan, maka akan ditindak tegas.

"Kalau rakyat yang nambang, yasudah kita bikin koperasi, kita legalkan kita atur kita legalkan tapi jangan alasan rakyat tau-tau nyelundup, nyelundup ratusan triliun nyelundup," tegas Prabowo Subianto.