Ada Permintaan Hadiah Vespa di Balik Korupsi RPTKA

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan korupsi pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2023.

Salah satu tersangka diduga sempat minta hadiah berupa motor Vespa dari agen yang mengurus rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).

Fakta itu muncul dalam pemeriksaan saksi Dirut PT Laman Davindro Bahman, Yuda Novendri Yustandra, di gedung KPK, Selasa (19/8/2025) kemarin.

"Satu saksi lainnya didalami terkait dengan dugaan permintaan yang dilakukan oleh salah satu oknum di Kementerian Ketenagakerjaan terhadap agen yang mengurus RPTKA ini, yaitu permintaan untuk dibelikan kendaraan. Dalam hal ini, satu unit Vespa," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (20/8/2025)

Permintaan Vespa ini terus diusut oleh KPK. Selain itu, penyidik juga menelusuri rekening penampungan untuk mengumpulkan setoran dari para agen.

KPK dalam hal ini telah memeriksa karyawan swasta bernama Muhammad Fachruddin Azhari (MFA) pada Selasa kemarin.

"Nah tentu nanti akan didalami juga terkait dengan mekanisme pengumpulan, kemudian distribusi atas uang yang sudah dikumpulkan itu ke mana saja. Kita akan tracing aliran dari uang yang sudah dikumpulkan itu untuk apa saja, untuk siapa saja. Nah nanti akan didalami oleh penyidik," ujar dia.

KPK telah menetapkan delapan orang tersangka kasus suap dan gratifikasi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

"Saat ini sudah ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkata ini," kata Plt Jubir KPK, Budi Prasetyo, Selasa (20/5/2025).

Setyo mengatakan penetapan delapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang dikeluarkan pada bulan April 2025.

Sementara itu, Wamenaker Immanuel Ebenezer mengaku belum mengetahui adanya penggeledahan yang dilakukan KPK di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Selasa (20/5/2025).

"Saya tidak tahu soal itu. Sudah, ya, sudah ya," ujar Immanuel singkat, Selasa (20/5/2025).

Pernyataan serupa juga disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

Ia menegaskan, berada di kantor sepanjang hari dan tidak menerima informasi apapun soal penggeledahan oleh lembaga antirasuah.

"Enggak dengar saya. Saya seharian di kantor. Dari kemarin juga saya seharian di kantor. Tidak ada (informasi penggeledahan KPK)," ujar Indah saat dikonfirmasi seperti dikutip dari Antara.