Cara PAN Memaknai HUT ke-80 RI, Perjuangkan Kedaulatan Pangan Indonesia Seperti Cita-Cita Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Partai Amanat Nasional menyatakan komitmennya membantu Presiden Prabowo Subianto mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Janji ini dilakukan sebagai cara PAN dalam memaknai HUT ke-80 RI.

Ketua DPW PAN Sulawesi Barat Ajbar Abdul Kadir mengatakan, partai ingin berkontribusi dalam mencapai cita-cita Presiden Prabowo tersebut. Menurut dia, kedaulatan pangan sebagai syarat mutlak bagi kemerdekaan dan ketahanan bangsa.

"Saya yakin bersama PAN, Indonesia Merdeka Pangan," kata Ajbar dalam keterangannya, Minggu (17/8/2025).

Optimisme itu muncul dari data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal pertama 2025. Data BPS menunjukkan produksi beras nasional mencapai 13,95 juta ton, jauh melampaui kebutuhan konsumsi domestik sebesar 10,4 juta ton.

Produksi ini menghasilkan surplus cadangan sebesar 3,5 juta ton. Itu diunggah dalam akun Instagram resmi Kementerian Koordinator Bidang Pangan @kemenkopangan.ri baru-baru ini.

Ajbar mengungkapkan, Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak semua pihak optimistis dan bekerja keras dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Insya Allah akan kita tuntaskan sampai 2.700 paket sesuai instruksi ketua Umum PAN, sekaligus Menko Pangan agar berbagi kebahagiaan dengan membagikan paket pangan 2.700 dihari kebahagiaan atas 27 tahun PAN mengabdi untuk Indonesia," tambahnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan delapa agenda prioritas saat membacakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangan dalam sidang tahunan MPR, 15 Agustus 2025.

Prioritas pertama adalah ketahanan pangan. Prabowo menargetkan, swasembada pangan terutama beras dan jagung, harga-harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman.

"Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan,” ujar Prabowo.

Program ketahanan pangan itu meliputi Ketahanan pangan mencakup swasembada pangan, pupuk bersubsidi, alat mesin pertanian modern, dan pembelian pemerintah untuk gabah.

Program ketahanan pangan mendapat alokasi Rp 164,4 triliun. Rinciannya, Pemerintah menganggarkan Rp53,3 triliun untuk lumbung dan cadangan pangan dan subsidi pupuk sebesar Rp46,9 triliun. Selanjutnya, subsidi pupuk 2026 dialokasikan Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk. RAPBN 2026 juga mengalokasikan Rp 22,7 triliun untuk Badan Urusan Logistik (Bulog).