Sekolah Rakyat Berjalan 2 Pekan, Masalah Kesehatan dan Bullying Jadi Perhatian Khusus Mensos

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Mensos Gus Ipul) menggelar rapat evaluasi dan memeriksa berjalannya Sekolah Rakyat, Minggu (26/7/2025). Hal itu dilakukan usai Sekolah Rakyat berjalan dua pekan.

Dia menjelaskan, sejak dimulai 14 Juli 2025, kegiatan pelajar di sana saat ini adalah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Dia melihat, ada beberapa siswa yang menderita gangguan kesehatan di masa penyesuaian.

Karenanya, kata Mensos Gus Ipul, kepada para Kepala Sekolah dipesankan untuk bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk memberi perawatan kepada mereka hingga sembuh.

"Seperti arahan Presiden Prabowo, masalah kesehatan anak-anak ini akan kita atasi bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat dengan layanan yang sesuai dengan fasilitas kesehatan di sana," kata Mensos Gus Ipul saat rapat denhan seluruh Kepala Sekolah Rakyat seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (27/7/2025).

Selain kesehatan, lanjut dia, ada tiga hal lain yang menjadi perhatian utama yaitu bullying (perundungan), kekerasan fisik dan seksual dalam lingkungan sekolah juga intoleransi. Ia meminta para kepala sekolah untuk memberikan perhatian khusus.

"Saya titipkan sejak awal kepada para kepala sekolah. Ini sedang dimatangkan kurikulumnya, SOP-nya, kode-kodenya supaya para kepala sekolah memiliki standar yang sama dalam memitigasi tiga hal yang tidak boleh terjadi di sekolah rakyat tersebut," pinta Gus Ipul.

Selain itu, Gus Ipul juga meminta tiga hal itu dimitigasi denvan menggandeng tim kurikulum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP).

Gus Ipul juga mengingatkan, pentingnya bekerja sebagai tim. Meski Kementerian Sosial dan Sekolah Rakyat memiliki fungsi dan tanggungjawab masing-masing, ia berpesan agar komunikasi tetap berjalan baik dan semua bisa menjalankan tugas dan perannya secara maksimal.

"Kita ini satu tim yang punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mari kita selesaikan tugas kita masing-masing. Mari bekerja sebagai tim," Gus Ipul memungkasi.

Sebabai informasi, sebanyak 100 Sekolah Rakyat telah berdiri di berbagai penjuru Indonesia pada tahun 2025. 63 titik telah memulai MPLS dan 37 sisanya akan beroperasi saat renovasi bangunan selesai pada akhir Juli atau awal Agustus.

Diketahui, latar belakang anak dari tiap daerah yang berbeda di tiap Sekolah Rakyat dapat memicu permasalahan yang berbeda pula. Karenanya, penanganan yang dilakukkan Kepala Sekolah harus tetap berpegang pada norma dan batasan yang berlaku.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengemukakan, masa pengenalan atau orientasi siswa Sekolah Rakyat membutuhkan waktu sekitar 15 hari.

Waktu tersebut lebih lama dari sekolah-sekolah umum karena seluruh tenaga kependidikan dan siswa benar-benar baru.

"Kalau di sekolah umum yang melakukan pengenalan itu kan hanya murid baru, kalau ini semua baru. Kepala sekolahnya baru, gurunya baru, kemudian juga siswanya baru, tenaga kependidikan yang lain juga baru. Oleh karena itu, waktu kita lebih lama. Mungkin kalau yang umum itu hanya lima hari, kita bisa 15 hari atau dua minggu," kata Saifullah Yusuf di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 14 Juli 2025, seperti dilansir dari Antara.

Ia menjelaskan, setelah orientasi, siswa baru akan memasuki masa matrikulasi karena tidak ada tes akademik. Pada tahap ini, para siswa akan mendapatkan sosialisasi tentang proses pembelajaran.

"Karena tidak ada tes akademik, anak-anak nanti akan melakukan sosialisasi dan adaptasi proses pembelajaran. Setelah nanti pemahamannya semua sama, maka proses belajar-mengajarnya dimulai. Kurikulumnya sama seperti kurikulum formal, ada pendidikan karakter, ada juga keterampilan, dan lain-lainnya sama," ujar dia.

Mensos juga menegaskan, untuk memastikan tidak ada perundungan atau bullying, Kemensos telah bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

"Tidak ada bullying. Harus dihindari, harus dimitigasi, jangan sampai ada bullying, tidak ada kekerasan seksual, tidak ada intoleransi. Nah dalam keperluannya, kita kerjasama dengan Kementerian PPPA juga dengan KPAI, kemudian juga dengan beberapa lagi lembaga untuk memitigasi agar itu tidak terjadi dengan mekanisme, prosedur, dan mungkin nanti juga dengan teknologi," tuturnya.

Sekolah Rakyat digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, mengacu pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Sekolah dengan konsep berasrama ini bersifat gratis, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Seluruh siswa akan mengikuti pelajaran formal di siang hari, dan mendapat penguatan pendidikan karakter pada malam hari. Nilai-nilai agama, kepemimpinan, hingga keterampilan hidup menjadi bagian penting dari kurikulum.

Sistem pembelajaran yang digunakan di Sekolah Rakyat mengadopsi fitur Learning Management System dan mengintegrasikannya dengan modul pembelajaran digital sehingga bisa menjangkau anak-anak di wilayah terpencil, dan area-area lain yang selama ini luput dari akses pendidikan berkualitas.