Heboh Transfer Data Pribadi ke AS, Puan Pertanyakan Cara Pemerintah Lindungi Data WNI

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR RI Puan Maharani mempertanyakan cara pemerintah Indonesia melindungi data pribadi masyarakat di tengah kesepakatan transfer data pribadi warga Indonesia ke Amerika Serikat (AS). Menurut dia, pemerintah harus menjelaskan adanya kesepakatan transfer data warga Indonesia ke AS.

"Jadi pemerintah melalui kementeriannya harus bisa menjelaskan hal tersebut, apakah memang data pribadi warga negara Indonesia itu sudah terlindungi dan sampai mana batasnya," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Puan mengingatkan, Indonesia memiliki payung hukum untuk melindungi data pribadi masyarakat dengan UU Perlindungan Data Pribadi.

Untuk itu, Ketua DPP PDIP itu mempertanyakan sejauh mana pemerintah menjalankan UU tersebut demi perlindungan data pribadi warga.

"Dan bagaimana dengan undang-undang perlindungan data pribadi kita, apakah memang itu benar-benar bisa melindungi data-data yang ada bagi warga negara Indonesia," sambung Puan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi buka suara soal isu transfer data pribadi warga Indonesia ke Amerika Serikat (AS), yang merupakan salah satu hasil kesepakatan penurunan tarif impor 19 persen. Dia menjelaskan pertukaran data tersebut hanya yang sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi.

Hasan menyampaikan pertukaran tersebut dilakukan kepada negara yang sudah diakui mampu melindungi dan menjamin keamanan data pribadi. Menurut dia, hal tersebut juga dilakukan oleh berbagai negara.

"Jadi kita hanya bertukar data berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi kepada negara yang diakui bisa melindungi dan menjamin menjaga data pribadi," kata Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/7/2025).

"Itu juga dilakukan dengan berbagai negara, dengan Uni Eropa dan segala macam," sambungnya.

Dia memastikan pemerintah akan tetap melindungi data pribadi masyarakat. Hasan menuturkan pengelolaan data pribadi masyarakat juga akan dikelola oleh masing-masing negara.

"Kita sudah ada perlindungan data pribadi, dan perlindungan data pribadi ini dipegang oleh pemerintahan kita. Soal pengelolaan data, kita lakukan masing-masing. Saya sudah koordinasi sama Pak Menko (Airlangga) yang jadi leader dari negosiasi ini," jelasnya.

Menurut dia, pertukaran data ini bertujuan untuk komersial. Hasan mencontohkan jual beli barang berbahaya seperti bom yang membutuhkan keterbukaan data pembeli dan pejual.

"Bukan untuk data kita dikelola oleh orang lain , dan bukan juga kita kelola data orang lain. Kira kira seperti itu. Itu untuk pertukaran barang jasa tertentu yang nanti bisa jadi bercabang dua, dia bisa jadi bahan bermanfaat tapi juga bisa jadi brang yang berbahaya seperti bom. Itu butuh keterbukaan data, siapa pembeli siapa penjual," tutur Hasan.