Mentan Sebut Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp 99 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, total kerugian akibat kasus peredaran beras premium oplosan di Indonesia mencapai Rp 99 triliun.

"Ini total nilainya setelah kita kali jumlah beras yang beredar itu Rp 99 triliun," kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (16/7/2025).

Amran menjelaskan, temuan tersebut diperoleh dari pemeriksaan terhadap 268 merek beras yang beredar di 10 provinsi penghasil utama. Pemeriksaan dilakukan melalui 13 laboratorium yang ditunjuk.

"Ini kami periksa di 13 lab. Kami khawatir kalau ada komplain karena ini sangat sensitif,," jelas dia.

Amran menuturkan, kasus yang ditemukan bukan hanya soal pengoplosan, tetapi juga dugaan penipuan. Pasalnya, ada beras curah yang hanya diberi label baru dan dijual dengan harga premium.

"Ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi ini semua beras curah tetapi dijual harga premium. Beras curah tapi dijual harga medium dan labnya kami pakai 13," pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni pun meminta Polri dan Kejagung untuk segera bertindak. Dia menilai, para aktor di balik beras oplosan telah berbuat zolim dengan merugikan jutaan masyarakat.

“Saya minta Polri dan Kejagung bergerak cepat menindaklanjuti laporan dari Pak Mentan. Ini bukan perkara kecil, kerugiannya sampai puluhan hingga ratusan triliun per tahun. selain itu, pelakunya juga zolim sekali karena memanfaatkan ketidaktahuan konsumen. Jadi tolong diusut saja korporasinya, pihak-pihak yang meluluskan hingga petugasnya di lapangan," jelas Sahroni dalam keterangannya, Rabu (16/7/2025).

"Pokoknya ini orang-orang zolim yang harus dihukum setimpal," ungkap dia.

Sahroni juga menyoroti bahaya beras oplosan bagi kesehatan, mengingat beras adalah makanan pokok mayoritas masyarakat yang harus dijamin kualitas dan keamanannya.

"Kita bicara soal kebutuhan pokok masyarakat. Hampir semua masyarakat Indonesia kan makan nasi setiap hari. Kalau beras yang mereka konsumsi kualitasnya buruk bahkan berbahaya, ini bukan cuma soal ekonomi lagi, tapi soal kesehatan masyarakat luas. Maka sudah seharusnya negara memastikan bahwa makanan masyarakat aman dari praktik curang dan berbahaya seperti ini," pungkasnya.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta pemerintah mengusut tuntas kasus beras premium oplosan yang telah merugikan masyarakat luas.

"Kita minta supaya ini diusut tuntas, jangan sampai terjadi seperti ini. Kita ini mau lagi semangat-semangatnya urusan swasembada pangan, swasembada beras. Tapi kok ini ditemukan ada beras oplosan. Ini merugikan masyarakat," kata Titiek Soeharto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Dia meminta perusahaan beras nakal dihukum dan diberi efek jera. Ia mengingatkan agar tidak pilah pilih menindak perusahaan bandel.

"Kalau ada yang nakal, apalagi dari perusahaan yang besar, itu supaya ditindak. Paling tidak dikasih efek jera supaya hal seperti ini tidak terulang kembali," ucap Titiek.

"Kita enggak boleh pilih-pilih itu perusahaan besar atau kecil, harus ditindak ya. Kalau memang itu betul salah terbukti dia oplos," pungkasnya.