Usai dari Arab Saudi, Prabowo Akan Hadiri KTT BRICS di Brasil dan Kunjungan ke Prancis

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kelompok ekonomi BRICS yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil pada 6-8 Juli 2025. Ini kali pertamanya Prabowo menghadiri KTT BRICS, usai Indonesia resmi menjadi anggota penuh pada Januari 2025.

Prabowo akan bertolak ke Brasil setelah menyelesaikan kunjungan kenegaraan di Arab Saudi. Dia dan delegasi terbatas bertolak ke Arab Saudi pada Selasa (1/7/2025).

"Setelah dari Arab Saudi, Bapak Presiden akan melanjutkan kunjungan untuk mengadiri BRICS di Brasil," jelas Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Selanjutnya, Prabowo akan melanjutkan lawatan ke Prancis. Kunjungan ke Prancis dalam rangka memenuhi undangan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, untuk menghadiri Bastille Day pada 14 Juli 2025.

"Direncanakan (ke Prancis). Nanti dilihat kondisinya setelah dari BRICS," ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Vladimir Putin di Istana Constantine, St Petersburg, Rusia, Kamis (19/6/2025). Prabowo menyampaikan terima kasih karena Rusia telah mendukung keanggotaan penuh Indonesia di kelompok ekonomi BRICS (Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan).

"Juga saya berterima kasih Rusia mendukung Indonesia menjadi anggota BRICS penuh dengan waktu yang sangat cepat," kata Prabowo saat melakukan pertemuan dengan Presiden Putin sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (19/6/2025).

Prabowo mengaku ingin hadir di KTT ke-16 BRICS di Kazan pada Oktober 2024 lalu. Namun, Prabowo mengatakan saat itu dirinya baru dilantik sebagai Presiden RI dan harus melantik kabinetnya.

"Sesungguhnya saya ingin hadir langsung di KTT Kazan tapo pada saat itu saya baru dilantik satu hari dan saya harus melantik kabinet saya," ujar Prabowo.

Presiden Rusia Vladimir Putin mendukung Indonesia menjadi anggota penuh kelompok ekonomi BRICS (Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan). Putin berharap Indonesia dapat memberikan sumbangan besar untuk organisasi tersebut.

"Indonesia menjadi anggota penuh di BRICS. Dan harapan saya kepada Indonesia dapat memberikan sumbangan besar dalam kegiatan organisasi ini," kata Putin saat menerima kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto di Istana Constantine, St. Petersburg Rusia, Kamis (19/6/2025).

Dia mengatakan Rusia terbuka untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia di sejumlah sektor. Mulai dari kerja sama pertanian, penjelajahan luar angkasa dan energi, hingga kerjasama bidang militer.

"Kami banyak peluang untuk kerjasama dan masih banyak kapasitas untuk berkembang," ujarnya.

Putin mengaku senang dapat kembali bertemu dengan Prabowo. Keduanya terakhir bertemu di Moscow 2024, sebelum Prabowo dilantik menjadi Presiden RI pada Oktober 2024.

"Kami sangat senang bertemu Bapak di sini. Selamat datang," ucap Putin.

Sementara itu, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas undangan kunjungan ke Rusia dan menjadi pembicara di St Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025. Dia juga berterima kasih karena Rusia telah mendukung keanggotaan Indonesia di BRICS.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Sugiono, menyerukan peran aktif BRICS dalam penegakan hukum internasional saat menghadiri BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) di Rio de Janeiro, Brasil, Senin (28/4/2025).

Dalam sesi pertama yang mengangkat tema "Peran BRICS dalam Menghadapi Krisis Global dan Regional serta Mendorong Perdamaian dan Keamanan", Menlu Sugiono menyoroti krisis kemanusiaan di Gaza sebagai bukti nyata kegagalan masyarakat internasional dalam menjunjung hukum humaniter.

"BRICS harus terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Penegakan hukum harus adil, konsisten, dan tanpa standar ganda. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum," tegas Menlu Sugiono, seperti dikutip dari pernyataan resmi Kemlu RI, Selasa (29/4/2025).

Ia menambahkan bahwa tindakan sepihak dan pelanggaran hukum internasional hanya akan memperdalam jurang ketidakpercayaan antarnegara dan memperbesar ketimpangan global.

Oleh karena itu, Indonesia mendorong BRICS untuk tampil sebagai kekuatan moral dan politik dalam menjaga perdamaian serta menegakkan norma global secara adil.

Menlu Sugiono juga memperingatkan tentang bahaya penegakan hukum yang selektif dan intervensi politik dalam lembaga hukum internasional.

"Kita harus melindungi lembaga hukum internasional dari penegakan hukum yang selektif dan campur tangan politik," ujar Sugiono.

Ia menegaskan bahwa perintah dan fatwa Mahkamah Internasional harus dihormati sepenuhnya, dan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) perlu diberi kewenangan yang efektif dalam menjalankan mandat demi menjaga stabilitas global.