Pemprov Jateng Pastikan Dampingi Proses Hukum Warga Brebes yang Jadi Korban Sindikat TPPO

Liputan6.com, Semarang Warga Kabupaten Brebes yang juga jadi salah satu korban sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jaringan internasional mengadu ke Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi pada Jumat (20/6/2025). Ia pun menceritakan kronologi bagaimana bisa terjerat TPPO.

Carmadi menuturkan, awalnya ia tergiur dengan tawaran bekerja di Spanyol sebagai kru kapal ikan dengan iming-iming gaji €3.000 per bulan. Nahasnya, semua berubah menjadi mimpi buruk,lantaran Carmadi justru diberi pekerjaan sebagai pelayan restoran dengan upah jauh di bawah janji.

Setelah sampai di Spanyol, para korban justru ditempatkan di rumah agen dan direkam dalam video menjadi semacam “komoditas” untuk dijual ke tempat kerja yang belum pasti.

“Awalnya dijanjikan kerja di kapal, tapi begitu sampai malah disuruh kerja di restoran Cina, gajinya 900 euro. Teman saya ada yang cuma dapat 700 euro, tidak sesuai sama sekali,” ujar Carmadi.

Menurut data dari Polda Jawa Tengah, sindikat ini dijalankan oleh tersangka KU (Kunali) asal Tegal dan NU (Nurjaman) dari Brebes. Mereka merekrut korban dari berbagai daerah, lalu menjanjikan pekerjaan legal di Spanyol dengan bayaran tinggi.

Korban seperti Carmadi diminta membayar biaya pengurusan dokumen dan keberangkatan sebesar Rp65 juta, namun total kerugiannya beragam dan mencapai lebih dari Rp75 juta.

Data Polda Jateng juga menyebutkan, total korban yang diberangkatkan oleh sindikat ini mencapai 83 orang, dengan kerugian korban dalam satu laporan mencapai Rp5,8 miliar.

Luthfi menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mendampingi proses hukum dan pemulihan korban TPPO yang sebagiannya warga Jateng.

“Kita sudah koordinasi dengan Polda dengan lawyernya (korban), sedapat mungkin masyarakat kita nanti akan kita tarik atau kita kembalikan ke Jawa tengah,” tegasnya.

"Dengan begitu, mereka bisa dibantu penanganan proses hukumnya," imbuh Luthfi.

Dirinya pun sudah memerintahkan kepada Dinas Tenaga Kerja Jawa Tengah agar korban TPPO disalurkan ke perusahaan-perusahaan resmi, atau dipekerjakan kembali di wilayah Jawa tengah.

“Ini untuk menghindari agar tidak terjadi adanya beban bagi masyarakat kita yang sudah ditipu itu,” ujar Luthfi.

Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah tergiur iming-iming gaji besar. Apalagi pemberangkatannya dipatok dengan tarif besar dan legal standing perusahaan yang memberangkatkan illegal.

“Jangan sampai kejadian TPPO di Jawa tengah itu terulang, saya selalu pantau, nanti saya koordinasi dengan Pak Kapolda,” ujar Luthfi.

(*)