Top 3 News: Konflik Gaza hingga Iran-Israel, Prabowo dan PM Singapura Serukan Gencatan Senjata

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri atau PM Singapura Lawrence Wong keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya di Gaza, Palestina serta meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran. Itulah top 3 news hari ini.

Kedua pemimpin negara menyerukan gencatan senjata segera dilakukan untuk mengakhiri perang. Hal itu disampaikan Prabowo saat konferensi pers bersama usai pertemuan Leaders’ Retreat yang digelar di Parliament House, Singapura, Senin 16 Juni 2025.

Prabowo dan PM Wong juga membahas situasi di Myanmar. Keduanya menekankan pentingnya keterlibatan konstruktif untuk mencapai penyelesaian damai.

Sementara itu, belasan barang hasil penyitaan pajak akan dilelang kepada publik dalam kegiatan Lelang Eksekusi yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat (DJP Jakbar).

Lelang ini merupakan tindak lanjut dari penyitaan aset milik penunggak pajak yang dilakukan oleh delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat.

Adapun pelaksanaan lelang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 25 Juni 2025 mendatang, bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta.

Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merampungkan rapat pengambilan keputusan, terkait 4 pulau sengketa Aceh-Sumatera Utara (Sumut), Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan.

Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya, penentuan nasib 4 pulau tersebut tak sebatas soal batas wilayah, tetapi juga ada hal-hal pendukung lainnya.

Bima Arya memastikan, Kemendagri tidak sendiri dalam mengambil keputusan. Bersama dengan seluruh instansi, turut diperkaya data dan informasi terkait 4 pulau yang tengah disengketakan.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Senin 16 Juni 2025:

Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri atau PM Singapura Lawrence Wong keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya di Gaza, Palestina serta meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran.

Kedua pemimpin negara menyerukan gencatan senjata segera dilakukan untuk mengakhiri perang.

"Kami membahas masalah regional dan global. Kami menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi di Gaza dan eskalasi konflik Israel-Iran. Kami menekankan pentingnya solusi damai, negosiasi, dan kami menyerukan gencatan senjata segera," ujar Prabowo saat konferensi pers bersama usai pertemuan Leaders’ Retreat yang digelar di Parliament House, Singapura, Senin 16 Juni 2025.

Prabowo dan PM Wong juga membahas situasi di Myanmar. Keduanya menekankan pentingnya keterlibatan konstruktif untuk mencapai penyelesaian damai.

Selengkapnya...

Belasan barang hasil penyitaan pajak akan dilelang kepada publik dalam kegiatan Lelang Eksekusi yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat (DJP Jakbar).

Lelang ini merupakan tindak lanjut dari penyitaan aset milik penunggak pajak yang dilakukan oleh delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat.

Adapun pelaksanaan lelang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 25 Juni 2025 mendatang, bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian tindakan penagihan aktif atas utang pajak. Aset yang telah disita ditawarkan kepada publik melalui mekanisme lelang resmi negara sebagaibentuk penegakan hukum yang tegas dan terukur," demikian bunyi siaran pers tertulis, Senin 16 Juni 2025.

Selengkapnya...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merampungkan rapat pengambilan keputusan, terkait 4 pulau sengketa Aceh-Sumatera Utara (Sumut), Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan.

Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, penentuan nasib 4 pulau tersebut tak sebatas soal batas wilayah, tetapi juga ada hal-hal pendukung lainnya.

"Kementerian Dalam Negeri dalam memutuskan batas wilayah dan alokasi teritori ini tidak saja menimbang faktor geografis, misalnya kedekatan secara wilayah, tetapi juga ada data fakta historis, politis, dan kemudian juga data-data sosial dan kultural," kata Bima saat jumpa pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin 16 Juni 2025.

Bima memastikan, Kemendagri tidak sendiri dalam mengambil keputusan. Bersama dengan seluruh instansi, turut diperkaya data dan informasi terkait 4 pulau yang tengah disengketakan.

Selengkapnya...