Panggil Erick Thohir, Prabowo Minta Diskon Tarif Tol dan Transportasi Segera Dimulai Awal Juni

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri BUMN Erick Thohir ke Istana Merdeka pada Rabu (4/6/2025) untuk membahas kelanjutan kebijakan diskon moda transportasi nasional sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah.

Diterbitkan 04 Juni 2025, 20:30 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/6/2025). Pertemuan tersebut membahas kelanjutan kebijakan diskon untuk moda transportasi nasional yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah.

Menurut dia, Prabowo ingin memastikan bahwa kebijakan yang telah diputuskan dalam rapat terbatas sebelumnya dapat segera diimplementasikan mulai awal Juni ini. Mulai dari, diskon jalan tol, pesawat, hingga kereta api.

“Bapak Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini diskon-diskon yang sudah diputuskan di ratas bisa berjalan untuk kereta api, untuk jalan tol, pesawat, dan lain-lain," ujarnya.

"Jadi memang kita sedang juga diskusi dengan Menkeu untuk surat keputusan bersamanya supaya memang nanti pi Tapi insya Allah kan sebelum-sebelumnya sudah jalan, jadi mungkin kompleksitasnya tidak terlalu berat," sambung Erick.

Target penerapan diskon sendiri dimulai pada 5 Juni hingga bulan Juli 2025, bertepatan dengan masa libur sekolah. Erick menyampaikan Prabowo ingin memastikan program tersebut segera dilaksanakan demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Ini baguslah buat meringankan juga masyarakat yang sedang berlibur. Terbukti beberapa support pemerintah untuk transportasi ini kan selama ini juga berjalan dengan baik dan hasil impact-nya buat ekonomi daerah terasa," ungkap Erick.

 

Potensi Dampak Keuangan

Terkait kesiapan dalam menanggung potensi dampak keuangan dari program diskon tersebut, Erick menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan pembiayaan tambahan (top-up) sebagai bagian dari stimulus.

"Kan nanti dari Kementerian Keuangan akan membantu juga top-up untuk keuangannya bagian dari stimulus ekonomi," tutur Erick.

Kementerian BUMN sendiri berkomitmen untuk menyelaraskan pelaksanaan program ini dengan tetap menjaga kesehatan keuangan perusahaan-perusahaan negara. Terutama, di bawah pengelolaan BPI Danantara Indonesia.

"Kami dari Kementerian BUMN tentu karena ini penugasan kita coba menyelaraskan daripada misi yang pemerintah inginkan. Jadi balance keuangannya kita jaga. Tadi kan disampaikan ada penugasan nanti di top-up oleh Kementerian Keuangan," jelas Erick.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan paket insentif dan stimulus ekonomi untuk masyarakat. Ada lima bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat.

"Hari ini Bapak Presiden memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar ekonomi dapat dijaga momentumnya," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat bersama Presiden Prabowo di Kantor Presiden Jakarta, Senin (2/6/2025).

 

Paket Insentif Ekonomi

Dia menyampaikan paket insentif ekonomi yang disetujui Prabowo yakni, diskon transportasi, diskon tarif tol, bantuan subsidi upah untuk pekerja/buruh, penebalan bantuan sosial, hingga diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Total paket insentif ini mencapai Rp 24,44 triliun.

"Rp 23,59 triliun diambil dari APBN dan Rp 850 miliar merupakan dana dari non-APBN," kata Sri Mulyani.

Insentif ekonomi ini akan mulai berlaku pada 5 Juni 2025. Berikut 5 paket insentif yang diberikan untuk masyarakat:

1. Diskon Transportasi

Terdapat 3 jenis Diskon Transportasi selama 2 bulan dengan total anggaran Rp0,94 triliun. Diskon transportasi berlaku pada momen libur sekolah (Juni-Juli 2025), antara lain:

• Diskon Tiket Kereta sebesar 30%.

• Diskon Tiket Pesawat Ekonomi berupa PPN DTP 6%.

• Diskon Tiket Angkutan Laut sebesar 50%.

2. Diskon Tarif Tol

Diskon Tarif Tol sebesar 20% dengan target penerima 110 Juta Pengendara selama liburan sekolah (Juni-Juli 2025). Total anggarannya sebesar Rp0,65 triliun (Non APBN). Penerapan Program oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan.

 

Bantuan Lainnya

3. Penebalan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan

• Tambahan Kartu Sembako Rp200.000/Bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan.

• Bantuan Pangan 10 kg beras per bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM.

• Bantuan diberikan selama Juni-Juli 2025 yang disalurkan 1x di bulan Juni 2025

• Total anggaran sebesar Rp11,93 triliun. Penerapan Program oleh Kementerian Sosial dan Badan Pangan Nasional

4. Bantuan Subsidi Upah

• Bantuan Subsidi Upah ke sebesar Rp300.000/bulan untuk sekitar 17,3 juta untuk pekerja/buruh dengan gaji kurang dari atau Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku serta 288 ribu guru Kemendikdasmen dan 277 ribu guru Kemenag

• Bantuan Subsidi Upah diberikan selama dua bulan (Juni-Juli 2025), dengan total anggaran Rp10,72 triliun

• Bantuan BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada bulan Juni 2025.

• Penerapan Program oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan (untuk Pekerja), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama (untuk Guru Honorer).

5. Perpanjangan Diskon Iuran JKK

• Perpanjangan Diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi Pekerja Sektor Padat Karya

• Realisasi Februari-Mei 2025 dengan total sasaran mencapai 2,7 juta pekerja di 6 industri padat karya

• Total anggaran Rp0,2 triliun (Non-APBN)

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6