Pemerintah Sederhanakan Aturan Barang Bawaan Penumpang dan Awak Angkutan Lewat PMK 34/2025

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2025 sebagai bentuk penyederhanaan ketentuan mengenai barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.

Aturan ini mengubah PMK 203/PMK.04/2017 dan mulai berlaku efektif pada 6 Juni 2025.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, mengatakan bahwa penyempurnaan aturan ini merupakan bagian dari komitmen peningkatan pelayanan dan pemberian kepastian hukum di bidang kepabeanan.

“Aturan ini hadir sebagai respons atas kebutuhan masyarakat serta untuk memberikan kepastian hukum dalam proses kepabeanan barang bawaan penumpang,” ujar Nirwala.

Melalui PMK 34/2025, pemerintah menegaskan bahwa barang pribadi penumpang dengan nilai maksimal FOB 500 dolar AS dibebaskan dari bea masuk, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor. Jika nilai barang melebihi batas tersebut, kelebihannya akan dikenakan bea masuk sebesar 10% dan PPN sebesar 12%, tanpa dikenakan PPh. Sementara itu, barang yang bukan merupakan barang pribadi dikenakan PPN 12% dan PPh Pasal 22 Impor sebesar 5%.

Aturan ini juga mencakup ketentuan baru terkait barang bawaan jemaah haji. Untuk jemaah haji reguler, pembebasan bea masuk diberikan tanpa batas nilai. Sedangkan untuk jemaah haji khusus, pembebasan diberikan hingga nilai FOB 2.500 dolar AS per orang per kedatangan.

Selain itu, PMK 34/2025 mengatur pembebasan bea masuk bagi barang hadiah perlombaan atau penghargaan yang sebelumnya belum diatur secara rinci. Selama penerima merupakan WNI dan dapat menunjukkan bukti penghargaan, barang hadiah tersebut dibebaskan dari bea masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nirwala menjelaskan bahwa aturan baru ini memuat sejumlah pengaturan penting, di antaranya perubahan mekanisme pemberitahuan lisan, penegasan wewenang pejabat bea cukai, hingga pembaruan tarif untuk barang impor non-pribadi serta ketentuan perpajakan terbaru yang berlaku sejak 1 Januari 2025.

“Melalui pengaturan yang lebih terstruktur ini, Bea Cukai berupaya memastikan bahwa arus masuk barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut ke dalam negeri sesuai dengan kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan perdagangan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat,” ujar Nirwala.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan pelayanan prima, masyarakat dapat menghubungi layanan informasi Bravo Bea Cukai di 1500225 untuk penjelasan lebih lanjut terkait ketentuan baru ini.