Pembatasan Interaksi Jaksa dan Penyidik di RUU KUHAP Dikritik, Dianggap Bisa Cederai Keadilan

Liputan6.com, Jakarta Polemik terkait Rancangan Undang-Undang KUHAP yang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus bergulir. Klausa yang mengatur interaksi antara jaksa dan penyidik yang hanya berjumlah satu kali tidak luput dari kritik. Pengaturan ini dianggap berpotensi mencederai keadilan.

Hal itu disampaikan pakar hukum dari Universitas Brawijaya, Nurini Aprilianda, dalam seminar bertajuk "Critical Review atas Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025" di Gedung FH UB, Jumat (16/05/2025).

"Tanpa kontrol yudisial dan kepastian perlindungan terhadap warga negara, hukum acara pidana hanya akan menjadi instrumen kekuasaan yang berpotensi represif dan mencederai keadilan," ujar Nurini dalam keterangan tertulis.

Nurini, yang merupakan ketua tim penyusun DIM RUU KUHAP dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini, menilai semestinya kejaksaan dilibatkan sejak awal proses penyidikan. Langkah tersebut dipercaya dapat memastikan proses penyidikan tidak sia-sia. Sayangnya, menurut Nurini, Pasal 24-26 RUU KUHAP justru membatasi interaksi antara jaksa dan penyidik.

"Usulan kami itu adalah menegaskan kembali peran jaksa sejak awal. Jadi jaksa ini harus diberikan satu posisi resmi dan aktif dari tahap penyidikan. Untuk apa? Ya untuk bisa melakukan monitoring legalitas dari upaya paksa. Kemudian menilai kecukupan bukti lebih dini," jelas Nurini.

Nurini berpendapat keterlibatan kejaksaan dalam penyidikan juga mendorong efisiensi dan keadilan penanganan perkara yang terarah serta membangun mekanisme check and balances. Hubungan antara jaksa dan penyidik, kata Nurini, harus bersifat saling kontrol, bukan dominasi secara sepihak.

Mekanisme itu bisa berbentuk koordinasi, dan wajibnya di antara penyidik dengan jaksa. Kemudian, lanjut Nurini, jaksa memiliki kewenangan menghentikan penyidikan apabila ditemukan ada pelanggaran hukum di dalamnya.

"Kemudian ada penyusunan standar operasional prosedur bersama antara kepolisian dengan kejaksaan. Nah, tanpa penguatan prinsip dominus litis ini, ya kita memposisikan atau memberikan peran terhadap jaksa sejak awal," tegas dia.

Nurini menilai, tanpa adanya revisi draf RUU KUHAP maka proses hukum menjadi rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, ketidakpastian hukum, dan minimnya akuntabilitas dalam penyidikan untuk menciptakan peradilan pidana yang terbuka, berimbang, dan akuntabel.

"Ini (pembatasan) tidak mencerminkan kerja sama yang berkelanjutan. Seharusnya bergantung pada kompleksitas dari pembuktian perkara. Dalam praktik ideal, jaksa harus aktif sejak awal penyidikan. Jadi dia memainkan peran betul sebagai dominus litis tadi agar bisa memberikan masukan, menjamin kelengkapan alat bukti, kemudian mencegah penyidikan yang tidak sah atau tidak perlu," jelas Nurini.

Selain itu, Nurini menyoroti minimnya perhatian terkait penguatan pengawasan penyidikan di RUU KUHAP. Dalam draf yang ada, kata Nurini, pengawasan terhadap penyidikan hanya dilakukan oleh atasan penyidik. Menurut Nurini, model pengawasan ini dapat menimbulkan konflik kepentingan.

"Tidak ada mekanisme eksternal atau independen yang dapat menilai apakah penyidikan itu dilakukan secara adil, sah, dan proporsional. Idealnya mestinya pengawasan penyidikan ini harus melibatkan lembaga judisial atau otoritas independensi agar proses berjalan dengan objektif," kata Nurini.

Senada, akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Febby Mutiara Nelson, menilai pembatasan interaksi antara penyidik dan jaksa hanya satu kali dalam setiap perkara adalah kebijakan yang keliru dan tidak realistis.

Dalam praktiknya, kata Febby, penuntut umum memiliki fungsi strategis yang seharusnya terlibat sejak awal proses penyidikan untuk menjamin bahwa setiap perkara berjalan sah, adil, dan proporsional.

"Tanpa mekanisme kontrol eksternal yang melibatkan kejaksaan atau pengadilan, upaya memastikan akuntabilitas dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka menjadi ilusi," tegasnya.

Febby menambahkan istilah "penyidik utama" dalam Pasal 7 RKUHAP juga tidak memiliki dasar dalam doktrin hukum acara pidana. Febby mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menolak pendekatan eksklusivitas kewenangan penyidikan, dan menggarisbawahi sistem peradilan pidana harus menjamin keseimbangan fungsi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penyidikan lainnya, terutama dalam konteks checks and balances.

Oleh karena itu, Febby mengusulkan RUU KUHAP memuat kewajiban koordinasi fungsional yang jelas antara penyidik dan penuntut umum. Menurutnya, hal ini tidak dapat diartikan sebagai intervensi independensi lembaga, melainkan langkah menciptakan struktur kerja yang akuntabel dan efisien.

Dalam kerangka ini, jaksa harus memiliki kewenangan untuk memberikan petunjuk penyidikan yang mengikat, serta memiliki akses penuh terhadap hasil penyelidikan dan alat bukti sejak dini.