Diperiksa Polisi Terkait Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo Singgung Kasus Prita Mulyasari

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Telematika, Roy Suryo mempertanyakan sejumlah pasal dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang ditangani penyidik Polda Metro Jaya.

Hal itu disampaikan Roy Suryo usai menghadiri pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Kamis (15/5/2025). Roy Suryo mengaku menjawab sekitar 26 pertanyaan dalam proses klarifikasi.

"Sekitar 26 pertanyaan dengan jumlah halaman sekitar 22 lebih, dan saya juga menyampaikan jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan pada laporan," kata Roy kepada wartawan, Kamis sore.

Dalam pemeriksaan, Roy mengaku ditanya penyidik soal rekam jejak semasa hidup dirinya, termasuk latar belakang pendidikan.

"Banyak soal bagaimana dulu hidup saya, kisah saya. Saya SD, SMP, SMA, ada ijazah sesaui ya. Kemudian S1 UGM asli, S2 UGM asli, S3 UNJ asli. Saya jelaskan semua. Kemudian, apa profesi saya sekarang. Saya profesi sekarang sebagai konsultan telematika dan multimedia. Bahkan saya juga menjelaskan perjalanan hidup saya," ujar mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini.

Dalam kesempatan itu, Roy Suryo menyinggung penggunaan Pasal 32 dan 35 UU ITE yang menurutnya tak relevan dengan konteks yang dilaporkan. Menurut dia, kedua pasal tersebut sejatinya dirancang untuk menjaga keamanan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan individu.

"Kebetulan dulu saya itu merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman. Pasal itu tujuannya untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut," ujar dia.

"Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang," sambung dia.

Roy mengingatkan kembali kasus yang dialami oleh Prita Mulyasari. Roy bahkan menyamakan situasi ini dengan Prita Mulyasari yang pernah dijerat dengan UU ITE secara serampangan.

"Kayak dulu kasus Mbak Prita Mulyansari, jahat sekali. Ya Omni waktu itu mempidanakan Mbak Prita sama dengan ini, karena pasal itu ancamanya sangat tinggi," ujar dia.

Dia menilai jika penerapan pasal itu dilakukan secara konsisten dan cerdas, seharusnya salah seorang kader partai politik yang sebelumnya mengunggah ijazah itu yang dapat dijerat lebih dahulu.

"Ada orang memposting sebuah dokumen elektronik, namanya ijazah, dia katakan itu asli. Padahal ternyata orang yang punya ijazah mengatakan saya tidak pernah mengeluarkan ijazah itu. Lah berarti yang memposting ijazah itu salah seorang kader dari partai. Kena pasal, kena pasal itu harusnya. Justru itu ya kalau yang smart begitu," ujar Roy Suryo.

Sebelumnya diberitakan, polisi telah menerima laporan tudingan ijazah palsu yang dibuat Jokowi di Polda Metro Jaya. Penyidik pun bergerak cepat dengan langsung melakukan proses penyelidikan atas aduan mantan orang nomor satu di Indonesia itu.

"Laporan beliau sudah diterima, kemudian beliau diambil keterangannya di Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya," tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

"Sedang melakukan tahap pendalaman dalam proses penyelidikan,” sambungnya.

Ade Ary mengatakan, terlapor dalam aduan Jokowi soal isu ijazah palsu itu tertulis masih lidik atau dalam penyelidikan. Sementara untuk penggabungan laporan serupa yang dilakukan di polres lain, akan dikomunikasikan terlebih dahulu.

"Ada 35 pertanyaan (saat pengambilan keterangan Jokowi)," kata polisi berpangkat kombes ini.

Sementara itu, Jokowi menyatakan dirinya siap menyerahkan ijazahnya ke penyidik Polda Metro Jaya untuk proses digital forensik dalam rangka pengusutan laporannya terkait isu ijazah palsu.

"Kalau diperlukan ya silakan," tutur Jokowi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025).

Menurut Jokowi, pelaporan isu ijazah palsu dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya atas tuduhan tersebut. "Agar semua jelas dan gamblang ya," katanya.