Profil Muhammad Mardiono, Plt Ketua Umum PPP Ditengah Gonjang Ganjing Pergantian Ketum

Liputan6.com, Jakarta - Suksesi kepemimpinan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memanas jelang Muktamar Agustus mendatang. Sekjen DPP PPP, Arwani Thomafi, menegaskan soliditas DPW PPP Jawa Timur yang mendorong agenda perubahan, termasuk pergantian Ketua Umum. Sorotan pun tertuju pada Muhammad Mardiono, Plt Ketua Umum yang posisinya kini terancam. Lalu, siapakah sebenarnya sosok Muhammad Mardiono ini?

Mardiono, lahir di Yogyakarta pada 11 Juli 1957, bukan hanya seorang politisi ulung, tetapi juga pengusaha sukses dengan portofolio bisnis yang beragam. Ia memimpin beberapa perusahaan besar, mulai dari sektor logistik hingga perdagangan peralatan militer.  Jejaring bisnisnya yang luas ini juga dipercaya turut mempengaruhi kiprahnya di dunia politik.

Karier politik Mardiono dimulai sejak lama. Sebelum menjabat sebagai Plt Ketua Umum PPP pada September 2022, ia telah malang melintang di berbagai posisi strategis partai, termasuk sebagai Wakil Ketua Umum DPP PPP dan Ketua DPW PPP Provinsi Banten. 

Pengalamannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2019-2022 juga semakin memperkaya wawasan dan relasi politiknya. Meskipun pernah mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum pada Muktamar IX PPP tahun 2020, ia kemudian mengurungkan niatnya.

Sebelum terjun ke dunia politik, Mardiono telah membangun kerajaan bisnis yang cukup besar. Ia menjabat sebagai CEO dan pemilik beberapa perusahaan, antara lain PT Walle Jasa Pratama, PT Albantani Cipta Niaga, PT Bahari Caraka Sarana, PT Serang Asri Hotel, PT Cipta Niaga Internasional, dan PT Buana Centra Swakarsa (BCS). 

Ia juga memiliki PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalah yang beroperasi di wilayah Cilegon, Serang, dan Tangerang. 

Meskipun pernah menolak tawaran untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Banten pada 2017, ia aktif berkontribusi di PPP dan pemerintahan. Pengalamannya sebagai anggota DPR mewakili Fraksi TNI/Polri pada periode 1999-2002, serta posisinya di Kadin Banten. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi Banten (2007-2017) dan Ketua Kadin Provinsi Banten Bidang Industri dan Perdagangan (2002-2007).

Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pernah menyurati Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang dipimpin Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

Dalam surat tersebut, Dewan Majelis meminta segera menggelar Muktamar pada tahun 2024 lalu untuk melakukan evaluasi usai Pemilu 2024.

Dalam surat diterima, Selasa (18/6/2024), surat itu tertanggal sejak 1 Mei 2024. Terdapat empat tanda tangan petinggi dewan majelis dalam surat tersebut, yakni Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan M Romahurmuziy atau Rommy.

Surat itu berisi sejumlah sikap dewan majelis. Salah satunya, mereka meminta Muktamar digelar pada 2024. Berikut poin-poinnya:

1. Bahwa, PPP adalah partai warisan ulama yang merupakan wadah perjuangan umat lslam dan karenanya wajib dijaga eksistensinya di DPR Rl, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota sampai kapanpun.

2. Bahwa, berdasarkan rekapitulasi KPU atas Pemilu 2024 yang diumumkan tanggal 20 Maret 2024, PPP berdasarkan hitungan tersebut tidak mencapai ambang batas parlemen 4% (persen). Karenanya Majelis-majelis menyatakan keprihatinan yang mendalam atas hal yang baru pertama kalinya terjadi selama 11 (sebelas) kali PPP mengikuti Pemilu. Namun demikian, kami belum pernah mendapatiadanya klarifikasi dan permohonan maaf dari Pengurus Harian DPP PPP selaku eksekutif Partai atas tidakIolosnya PPP sementara ini.

3. Bahwa, sehubungan dengan ikhtiar PPP untuk meloloskan diri dari ambang batas Parlemen di Mahkamah Konstitusi (MK), kami meminta hal tersebut dilakukan dengan mendayagunakan seluruh lobi politik dan birokrasi serta melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia, dengan memaksimalkan seluruh sumberdaya Partai yang tersedia.

4. Bahwa, untuk menjaga kondusivitas Partai sampai dengan pelaksanaan Muktamar kami meminta agar tidak dilakukan pemecatan, penggantian, dan perubahan, Fungsionaris DPP, Pimpinan DPW, Pimpinan DPC dan Pimpinan PAC.

5. Bahwa, kontestasi Pilpres 2024 sudah selesai dengan adanya pengumuman MK tanggal 22 April. Karenanya, PPP harus segera menentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang melalui forum Permusyawaratan Partai yang sesuai. Kami mendesak agar segera dilakukan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk memutuskan hal tersebut dan hal-hal strategis lainnya.

6. Bahwa, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh atas penurunan perolehan suara PPP secara nasional. Mengingat: (1) suara PPP di Tingkat nasional (DPR Rl) pada Pemilu 2024 jauh lebih rendah ketimbang perolehan suara PPP di Tingkat daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota); (2) nomenklatur "Pelaksana Tugas" Ketua umum PPP menyiratkan bahwa jabatan tersebut tidak permanen dan tidak dijabat secara normal sesuai periode. 

Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah Muktamar. Karenanya, kami meminta agar Muktamar digelar pada tahun 2024, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat ini diterima.

7. Bahwa, Pengurus Harian DPP PPP telah mengabaikan surat yang sebelumnya pernah kami kirim untuk meminta pelibatan unsur Majelis di dalam Lajnah Penetapan Caleg (LPC). Padahal surat tersebut lahir atas nama kolektif dan kolegialitas, asas yang merupakan kesepahaman pada saat Saudara diangkat sebagai PLT Ketua Umum PPP. Karenanya kami meminta agar saran-saran yang kami sampaikan melalui surat ini diperhatikan secara seksama demi kebesaran PPP.