Wamendagri Bima Arya Minta PSU Dievaluasi Total, Agar Masalah Tak Terulang

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya PSU berulang. Menurut dia, komitmen politik tanpa intervensi merupakan kunci dalam menjaga integritas proses demokrasi.

"PSU harus dievaluasi secara mendasar agar permasalahan serupa tidak terulang," kata Bima seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (6/5/2025).

Bima menekankan, pentingnya menutup celah sejak awal agar tidak menimbulkan gugatan, serta perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai prosedur berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) dari sisi teknis.

Dia mencatat, banyaknya PSU tidak terlepas dari kuatnya nuansa politik. Karena itu, ia mendorong semua pihak agar berkomitmen menjaga netralitas dan tidak melakukan intervensi. 

"Komitmen politik kita bersama untuk tidak melakukan intervensi atau cawe-cawe adalah kunci ke depan,” minta eks wali kota Bogor ini.

Bima memastikan, bersama Wamendagri Ribka Haluk akan berbagi tugas dalam memantau langsung pelaksanaan PSU di daerah. Dia pun menggandeng Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) untuk memastikan dilakukannya efisiensi anggaran.

“Jadi rasanya soal anggaran itu tidak kita biarkan, kita maksimalkan sampai seminimal mungkin,” ujarnya.

Sebagai informasi, pernyataan Bima disampaikannya saat Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan,19 daerah telah selesai menggelar pemungutan suara ulang (PSU). Saat ini, hanya tersisa lima daerah dari total 24 daerah yang belum menggelar PSU.

"Tinggal lima daerah yang belum PSU," kata Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin dalam rapat bersama Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Daerah tersebut adalah Kota Palopo, Kabupaten Mahakam Hulu, dan Kabupaten Pesawaran yang akan menggelar PSU pada 24 Mei 2025 mendatang. 

"Sementara, PSU berikutnya klaster yang akan dilaksanakan pada 6 Augustus 2025 yang mencakup Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua," ungkap dia.

Adapun, 19 daerah yang telah menggelar PSU diantaranya; PSU yang diselenggarakan 22 Maret 2025 mencakup 4 daerah, yaitu, Kabupaten Siak, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Barito Utara. 

Tahap 2 atau klaster 5 April 2025 mencakup 6 daerah. Yakni, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Sabang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Bungau. 

Tahap 3 klaster 16 dan 19 april 2025 mencakup 9 daerah yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Parigi moutong.

KPU telah menetapkan jadwal PSU Pilkada 2024 dalam beberapa klaster berdasarkan tenggat waktu yang diberikan MK. Klaster 30 hari meliputi empat daerah: Kabupaten Barito Utara, Magetan, Bangka Barat, dan Siak, dengan pemungutan suara pada 22 Maret 2025. Klaster 45 hari mencakup lima daerah: Kabupaten Kepulauan Talaud (9 April 2025), Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Sabang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Bungo (5 April 2025).

Klaster 60 hari melibatkan sembilan daerah, termasuk Kabupaten Serang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Parigi Moutong (yang dilaksanakan pada 16 April 2025). Pemungutan suara untuk klaster ini dijadwalkan pada 19 April 2025. Klaster 90 hari meliputi Kabupaten Mahakam Ulu, Pesawaran, dan Kota Palopo, dengan pemungutan suara pada 24 Mei 2025. Sementara itu, klaster 180 hari mencakup Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel, yang akan melaksanakan PSU pada 9 Agustus 2025.

Alasan pemilihan hari Sabtu untuk sebagian besar PSU adalah karena merupakan hari libur, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Namun, terdapat pengecualian seperti Kabupaten Kepulauan Talaud yang melaksanakan PSU pada hari Rabu karena pertimbangan populasi dan hari ibadah umat Kristen Advent.