Diperiksa Polisi 4,5 Jam, Yayasan MBN Bantah Gelapkan Dana Mitra Dapur MBG

Liputan6.com, Jakarta - Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa terlapor Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), Jumat 2 Mei 2025. Diketahui, mereka dilaporkan Danna Harly selaku tim hukum dari Ira Mesra Destiawati, mitra yang bekerja sama dengan Yayasan MBN di dapur Kalibata terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana senilai hampir Rp 1 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tim hukum Yayasan MBN, Timoty Ezra dan Nico Hermawan sebagai pihak terperiksa mengaku hadir untuk mewakili kliennya yang berhalangan hadir. Mereka dicecar 20 pertanyaan selama 4,5 jam.

“Kami dipanggil penyidik dan menjawab 20 pertanyaan. Kami juga menyerahkan dokumen pendukung, termasuk surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dari pihak pelapor, yakni Ira Mesra selaku pengelola dapur MBG Kalibata," kata Timoty kepada awak media seperti dikutip Sabtu (3/5/2025).

Timoty menjelaskan, pihak yayasan bukan tidak mau membayar seperti dituduhkan. Namun yayasan menilai, Ira selaku pihak mitra dinilai tidak memenuhi standar ditetapkan dari sisi sumber daya. Sehingga, merujuk pada surat kesanggupan tersebut maka yayasan tidak memiliki kewajiban untuk membayarnya.

"Dalam surat tersebut (dari dokumen diserahkan), tidak ada kewajiban pembayaran dari yayasan apabila mitra tidak memenuhi standar dalam kontrak kerja sama karena tidak menyediakan sumber daya sesuai standar ditetapkan. Kami minta penyidik lebih paham, bukan kami tidak mau bayar, tapi di sini ada fakta, surat kesanggupan,” klaim Timoty.

Karena alasan itu, Timoty pun membantah, kliennya telah melakukan penipuan atau pun penggepalan dana seperti ditundingkan. Dia meyakini, yayasan memiliki temuan dan bukti kuat kinerja mitra tidak sesuai standar ditetapkan.

“Jadi tuduhannya itu sangat tidak berdasar sama sekali,” dalih Timoty.

Soal dugaan pemotongan anggaran dari Rp 15.000 per porsi menjadi Rp 13.000 secara sepihak oleh Yayasan MBN, Timoty lagi-lagi membantah.

Dia beralasan, nominal Rp 15.000 adalah batas maksimal ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Artinya, harga per porsi Rp13.000 masih sesuai dan tidak menyalahi aturan.

"Kalau posisi masalah harga itu sudah jelas di dalam kontrak dari yayasan ke BGN itu paling tinggi Rp 15.000,” Timoty menandasi.

Sebagai informasi, polisi belum menghentikan pemeriksaan terhadap Yayasan MBN. Senin pekan depan (5/5), penyidik akan kembali meminta pihak koordinator Yayasan MBN berinisial MI dan GR untuk hadir memberi keterangan sebagai saksi.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana angkat bicara soal mitra dapur makanan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan yang belum mendapatkan haknya dari Yayasan MBN. Bahkan, total kerugian yang ditanggung pihak mitra dapur MBG ini hampir mencapai Rp1 miliar.

Dadan mengatakan bahwa masalah ini merupakan urusan internal mitra dapur MBG. Namun, dia memastikan masalah tersebut sudah terselesaikan.

"Masalah internal mitra. Sudah selesai," kata Dadan saat dihubungi Liputan6.com, Rabu 16 April 2025.

Dia tak menjelaskan secara rinci bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Dadan mengatakan mitra dapur MBGdi Kalibata tersebut akan kembali beroperasi mulai Kamis, 17 April 2025.

"Besok jalan lagi. Insya Allah (besok kembali beroperasi)," ujar Dadan.

Diketahui, program makan bergizi gratis (MBG) tersandung masalah. Kali ini, salah satu mitra dapur makanan bergizi gratis yang berlokasi di Kalibata Jakarta Selatan mengaku belum mendapatkan haknya dari Yayasan MBN. Hal itu disampaikan Danna Harly selaku kuasa hukum dari Ira Mesra Destiawati pemilik dari dapur makanan bergizi.

"Klien kami tidak mendapatkan dana sepeserpun atas kerja sama yang dilakukan. Kami mendesak Yayasan MBN untuk segera mambayarkan hak mitra dapur Kalibata yang didzolimi," kata Harly saat jumpa pers di Jakarta, seperti dikutip Rabu (16/4/2025).

Harly menjelaskan, kliennya bekerja sama dengan pihak Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak bulan Februari-Maret 2025 dan sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi MBG yang terbagi dalam 2 tahap (Februari dan Maret).

"Total kerugian sejauh ini sejauh ini Rp 975.375.000, itu baru dua tahap makanya kita sekarang coba ngomong ke media, coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware, baru dua tahap saja sudah seperti ini berarti sudah harus ada pembetulan-pembetulan dalam pelaksanaan MBG supaya kedepannya tidak lagi seperti ini," tutur Harly.

Menurut Harly, perselisihan terjadi pada bulan Maret 2025 dimana kliennya baru mengetahui terdapat perbedaan anggaran untuk pelajar PAUD/TK/RA/SD setelah kontrak perjanjian kerja sama ditandatangani.

"Padahal di kontrak perjanjian dengan Yayasan dicantumkan harga Rp 15.000 setiap porsinya sama rata. Namun sebagian diubah menjadi Rp 13.000 dan Pihak Yayasan sudah mengetahui terdapat perbedaan tersebut jauh sebelum ditanda-tangani perjanjian kerja sama. Setelah ada pengurangan pun hak kami juga dipotong sebesar Rp 2.500 setiap porsinya," jelas Harly.

Harly menyampaikan, kliennya mengetahui soal perbedaan angka tersebut setelah pembayaran tahap pertama dikirimkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ke pihak Yayasan sebesar Rp 386.500.000. Namun ketika dana tersebut hendak ditagih, Yayasan malah mengatakan kliennya tidak mendapat bagian karena masih kurang bayar sebesar Rp 45.314.249.

"Dalihnya ada invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh Pihak SPPG/Yayasan. Padahal fakta di lapangan seluruh dana operasional dikeluarkan oleh klien kami mulai dari bahan pangan, sewa tempat, operasional kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak," ungkap Harly.