Koperasi Desa Merah Putih Momentum Tingkatkan Taraf Hidup Nelayan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Ahmad Yohan, mengatakan, Nelayan Indonesia memiliki payung hukum yang sangat kuat di tingkat undang-undang terkait perlindungan dan pemberdayaan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Menindaklanjuti undang-undang tersebut, kata Yohan, telah banyak langkah yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, baik itu dalam bentuk kebijakan, program, maupun anggaran agar nelayan semakin terlindungi dan berdaya.

“Upaya-upaya tersebut juga didukung langkah-langkah yang secara paralel dilakukan para pemangku kepentingan termasuk HNSI,” ujar Ahmad Yohan yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR itu, dalam keterangan diterima, Senin (28/4).

Kini, lanjut Yohan, upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan semakin mendapatkan momentum dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 27 Maret 2025.

“Kita tahu persis, sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Nelayan, salah satu strategi pemberdayaan nelayan adalah penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha. Saya kira, terbitnya Inpres 9 tentang Koperasi Desa/Keluarahan Merah Putih (KDMP), menjadi milestone berikutnya yang wajib kita optimalkan untuk semakin meningkatkan taraf hidup nelayan kita,” tegas Yohan.

Terkait hal yang sama, Wakil Ketua Umum DPP HNSI Agus Suherman menambahkan, dalam mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 pihaknya sedang melakukan konsolidasi secara menyeluruh terkait identifikasi dan pemetaan desa di sektor perikanan dengan melibatkan seluruh perangkat yang dimiliki HNSI, mulai dari DPP sampai pengurus kabupaten/kota.

“Koperasi adalah soko guru perekonomian rakyat. Jadi inisiatif Bapak Presiden dengan KDMP tentunya harus dimanfaatkan sebagai momentum penguatan ekonomi rakyat. Di sektor perikanan, nelayan kecil harus menjadi prioritas utama, yaitu nelayan buruh atau nelayan yang memiliki kapal perikanan berukuran di bawah 5 gross tonase,” ujar Agus.

Agar tujuan besar itu mendapat hasil yang optimal, menurut Agus, proses teknis dan dukungan aspirasi dari bawah memegang tahapan yang sangat krusial.

“Ada istilah ‘the devil is in the details’. Artinya turunan teknis memegang peranan kunci untuk kesuksesan sebuah kebijakan. Perlu ditanya dan dijaring betul, apa yang diinginkan nelayan kita, dan bagaimana strategi mengembangkannya,” jelas Agus.

Terlebih, lanjut Agus, target pemerintah untuk Koperasi Merah Putih ini cukup besar yaitu sebanyak 80.000 koperasi.

“Selanjutnya menurut rilis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khusus untuk sektor kelautan dan perikanan setidaknya akan disinergikan 20.000 kelompok usaha di sektor kelautan dan perikanan yang sudah ada menjadi 2.000 calon KDMP baru. Ini adalah sebuah pekerjaan kolosal,” tandas Agus.

Oleh karena itu, Agus kembali menegaskan HNSI siap bermitra dengan pemerintah khususnya dengan KKP serta kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksaan program Koperasi Desa Merah Putih ini.

“HNSI akan membantu menyerap seluruh aspirasi nelayan di seluruh desa pesisir kita. Insya Allah dengan kolaborasi dan kerja sama yang baik, niat mulia ini dapat mewujudkan tujuannya,” pungkas Suherman.

 Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Koperasi Merah Putih melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 pada 27 Maret 2025. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia dengan fokus pada penguatan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat.

Inpres tersebut menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pembentukan ini meliputi pembangunan koperasi baru (27.000 target), pengembangan koperasi yang sudah ada, dan revitalisasi koperasi yang kurang aktif. Sasaran utamanya adalah memperkuat swasembada pangan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menjadikan desa sebagai pilar pembangunan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Program Koperasi Merah Putih ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa dengan menyediakan berbagai layanan, seperti penjualan sembako murah, klinik desa, layanan simpan pinjam, penyimpanan dingin (cold storage), dan logistik desa. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada tengkulak dan rentenir, sekaligus meningkatkan akses terhadap berbagai kebutuhan penting.

Pembentukan dan operasional Koperasi Merah Putih akan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah pusat, melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait, akan berperan dalam sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan pendampingan. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan program ini di tingkat lokal.

Pendanaan program ini berasal dari berbagai sumber, termasuk APBN, APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Keterlibatan berbagai sumber pendanaan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung keberhasilan program Koperasi Merah Putih.

Masyarakat desa juga memiliki peran krusial. Warga didorong untuk aktif menjadi anggota koperasi agar dapat langsung merasakan manfaatnya. Kepala desa dan perangkat desa juga memiliki peran penting dalam membentuk tim percepatan koperasi dan mengikuti pelatihan manajemen koperasi untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan efisien.

Koperasi Merah Putih dirancang untuk menyediakan berbagai layanan penting bagi masyarakat desa. Layanan ini meliputi:

• Penjualan sembako murah: Memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
• Klinik desa: Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar.
• Layanan simpan pinjam: Memberikan akses keuangan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha.
• Penyimpanan dingin (cold storage): Membantu petani dalam menyimpan hasil panen dan menjaga kualitasnya.
• Logistik desa: Memudahkan distribusi barang dan jasa di wilayah desa.

Dengan adanya layanan-layanan ini, diharapkan Koperasi Merah Putih dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial di desa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Keberhasilan program Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada kerjasama yang erat antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam menyediakan pendanaan, pelatihan, dan pengawasan, sementara masyarakat berperan aktif sebagai anggota koperasi dan pengelola.

Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memberikan dukungan penuh, termasuk pelatihan manajemen koperasi bagi pengurus dan anggota. Sosialisasi yang efektif juga sangat penting untuk memastikan masyarakat memahami manfaat dan cara berpartisipasi dalam program ini.

Partisipasi aktif masyarakat desa sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program ini. Dengan menjadi anggota koperasi, masyarakat dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan koperasi, serta merasakan manfaat langsung dari program ini.

Koperasi Merah Putih merupakan program strategis pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat desa.