Pendidikan Diminta Jangan Dikomersilkan

Liputan6.com, Jakarta: Pendidikan itu mahal. Pernyataan tersebut bisa jadi benar, bisa juga salah. Yang jelas, kini biaya pendidikan, khususnya tingkat perguruan tinggi negeri (PTN) memang sudah hampir menyundul langit. Berembus kabar, situasi ini memang sudah terkondisi. Artinya, sektor pendidikan telah dijadikan "lahan". Lahan untuk dikomersilkan.

Tengok, hampir semua PTN di Tanah Air sudah memasang tarif lumayan "wah". Kiat ini menjadi harus karena pemerintah sudah membatasi besarnya subsidi untuk setiap perguruan dan universitas negeri. Mereka harus mencari sendiri dana baut menutupi ongkos operasional. Dan pada akhirnya, mahasiswalah yang harus menanggung itu. Uang kuliah menjadi amat mahal.

Komersialisasi semacam itu, menurut pengamat pendidikan Anhar Gonggong, baru-baru ini, harus segera distop. Karena itu jelas berdampak buruk. Apalagi bila hal tersebut berlangsung di PTN yang berstatus Badan Hukum Milik Negara. Menurut Anhar, PTN yang berstatus BHMN sebaiknya harus tetap mengacu pada asas subsidi biar beban biaya pendidikan tetap murah. &quotJangan sangka BHMN itu babas. Orang yang membayar mahal harus tetap diperhatikan kualitasnya. Jadi jangan beranggapan yang bisa membayar mahal itu pasti bodoh,&quot kata Anhar.

Hal senada diungkapkan Direktur Pendidikan Universitas Indonesia Mohamad Anis. Menurut dia, pemerintah harus mengambil langkah antisipasi agar komersialisasi sektor pendidikan tak terjadi. Misalnya dengan meminimalisir penyimpangan pajak sebagai langkah memperbesar penerimaan bujet. Di samping itu, pemerintah juga bisa mengalihkan alokasi dana pendidikan kedinasan departemen ke bidang pendidikan umum buat memperbesar dana perguruan tinggi.

Persoalan ini pun mendapat sorotan tajam Ketua MPR Amien Rais. Bahkan di depan ratusan mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur, Amien mengatakan, PTN yang mahal adalah sarang korupsi baru. Pasalnya, pemerintah sudah mematok anggaran pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dan jumlah itu sudah empat kali lipat dari anggaran pendidikan tahun sebelumnya. Jadi, menurut Amien, tak ada alasan menarik sumbangan sampai puluhan atau ratusan juta rupiah.

Biaya kuliah di Unair memang tergolong tinggi. Untuk jurusan sosial, universitas ini mematok biaya pendidikan minimal Rp 6,2 juta per tahun. Sedangkan untuk program kedokteran umum, paling kecil Rp 75 juta per tahun. Jumlah tersebut belum termasuk sumbangan pembinaan pendidikan dan biaya praktikum.

Ongkos kuliah yang tinggi juga acap diprotes mahasiswa. Satu di antaranya yang dilakukan mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di depan anggota DPRD setempat, para mahasiswa mendesak anggota Dewan mendukung petisi pencabutan Surat Keputusan Nomor 109 Tahun 2002 tentang Kenaikan Biaya Pendidikan di UGM [baca: Menolak Kenaikan SPP, Mahasiswa UGM Berunjuk Rasa].(ICH/Fransambudi dan Dwi Nindyas)