HEADLINE: Kebakaran dan Ledakan Gudang Peluru TNI di Bekasi, Antisipasi Tak Berulang?

Fahmi menyadari banyak pertanyaan yang akan timbul soal kejadian di Gudmurah Kodam Jaya kemarin. Baik kemungkinan ada getaran, perubahan suhu, bahkan waktu menunggu suatu amunisi untuk dimusnahkan.

"Tentunya makin besar jumlah dan bobot kerusakannya, makin besar juga risikonya jika disimpan dalam waktu yang panjang sebelum dimusnahkan. Belum lagi kondisi gudangnya. Kalau kondisi gudangnya ada kerentanan tertentu, misalnya terkait getaran dan suhu udara, ya tingkat kepekaan, ketelitian dan respon dari para personel yang bertugas di sana ya harus makin tinggi untuk memperkecil risiko," jelas dia.

Fahmi menuturkan, soal waktu pemusnahan, tentu Ada banyak hal yang harus diperiksa dan diverifikasi sebelum persetujuan diberikan.

"Misalnya, apakah benar amunisi itu dalam keadaan rusak dan tidak dapat diperbaiki? Apakah jumlahnya sesuai yang dilaporkan? Nah mungkin bisa dikaji apakah hal-hal itu memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu yang lebih singkat?," jelasnya.

Karena itu, agar ini tidak terulang, Fahmi menuturkan, perlu menyempurnakan prosedur dan memperketat pelaksanaannya.

"Meningkatkan kepekaan, ketelitian dan ketanggapan dari para personel pelaksana pemeliharaan amunisi. Kemudian meningkatkan kualitas bangunan. konsekuensinya, efisiensi berkurang, kebutuhan anggaran pasti meningkat," ungkap dia.

Tapi yang lebih penting, sambung Fahmi, adalah mengenai keamanan lokasi. Misalnya, jarak aman antara lingkungan warga dengan area gudang, yang berkaitan dengan pengelolaan tata ruang kota itu sendiri.

"Dulunya, mungkin tidak ada masalah dengan lokasi dan jarak aman. Tapi seiring dinamika pertumbuhan penduduk dan ekonomi, pembangunan yang ambisius, kawasan yang awalnya relatif kosong, jadi padat, yang awalnya ideal dari sisi keamanan kemudian memjadi rentan, baik dari sisi keamanan bangunan maupun keamanan masyarakat," ungkap dia.

Menurut Fahmi, solusi jangka pendek dan termudah memang dipindahkan, tapi ini bukan menjadi solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

"Tadi saya katakan bahwa ini juga berkaitan dengan dinamika tata ruang. Tidak hanya di Bantargebang ini saja, tapi tantangan dan kerentanan yang mirip-mirip, dialami juga oleh banyak instalasi militer di berbagai daerah," jelas dia.

Fahmi menegaskan, ada banyak aspek yang dipertimbangkan dalam pembangunan instalasi militer, terutama yang bersifat vital, khusus atau memiliki tingkat bahaya tertentu. Dalam kasus gudang amunisi misalnya, kawasan padat penduduk, kawasan padat kendaraan terutama angkut berat, pasti dihindari.

"Masalahnya, bagaimana jika kawasan yang semula ideal kemudian perkembangannya tidak terkendali dan mengakibatkan kerentanan? Ini memerlukan solusi lintas sektor. Apalagi banyak daerah cenderung tidak disiplin bahkan abai dalam hal pengelolaan tataruang. Misalnya, kawasan pertanian mendadak alihfungsi jadi kawasan industri jadi praktik yang cukup lazim," tuturnya.

"Hal-hal ini sangat mungkin berdampak pada makin sulitnya mencari kawasan yang ideal untuk instalasi militer. Karena itu penyelarasan antara rencana tataruang daerah dan tataruang pertahanan itu penting dan kemudian implementasinya harus disiplin jangan dilanggar. Karena akan berbahaya bagi masyarakat dan merugikan bagi negara," pungkasnya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal (Mayjen) Nugraha Gumilar memastikan, usai ledakan yang terjadi di Gudmurah Kodam Jaya tersebut, pihaknya terus melakukan evaluasi dan pembenahan diri, terlebih untuk menangani amunisi yang sudah tak bisa digunakan lagi.

"Salah satu yang akan dievaluasi, masa rentang waktu dari munisi masuk gudang sampai dengan disposal akan diperpendek," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (1/4/2024).

Nugraha mengungkapkan, nantinya hasil evaluasi ini akan disampaikan ke seluruh prajurit, khususnya mereka yang menangani dan berada di gunang amunisi milik TNI. Sehingga, kejadian serupa tak terjadi lagi.

"Tentunya hasil evaluasi akan diimplementasikan ke seluruh jajaran terkait, sehingga bisa dipedomani dan dilaksanakan," ungkap dia.

Terkait kejadian di Desa Ciangsana tersebut, pihaknya masih menunggu hasil investigasi, yang diketahui atau sampai berita ini diturunkan belum selesai dilakukan.

"Investigasi msh berjalan, belum selesai." singkat Nugraha.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, mengatakan bakal mengevaluasi Sistem Operasional Prosedur (SOP) penempatan munisi di Gudmurad.

Sebetulnya terkait dengan gudang yang terbakar, kata Agus, dibangun secara khusus. Salah, satunya dengan dibangun bunker di dalam gudang hingga tanggul di dalam gudang dengan kondisi yang rapat.

Bahkan di dalamnya sengaja tidak disediakan listrik lantaran sejumlah ton amunisi yang telah kedaluwarsa menjadi lebih berbahaya.

"Di dalam gudang itu nggak ada listrik, jadi memang steril tidak listrik karena itu sangat sensitif," tutur Agus.

Dia menerangkan, disimpannya amunisi mulai dari kaliber kecil hingga besar juga tidak berarti akan didiamkan di gudang secara terus menerus.

Agus menyebut sejatinya 65 ton munisi kedaluwarsa itu bakal diledakkan di tempat yang khusus atau disebut disposal. Proses itu pun kata Agus saat ini tengah dalam pemeriksaan.

"Karena kita sedang menunggu tahap tahap tadi itu. Tetapi sebelum waktu disposal sudah meledak. Karena tadi itu sensitif itu amunisi tersebut," tuturnya.

"Apabila amunisi sudah terkumpul, sistem pemeriksaan akan kita percepat akan segera kita disposal," sambung Agus Subiyanto.

Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid menyayangkan insiden ledakan yang terjadi di Gudmurah Kodam Jaya, yang menyebabkan gangguan bagi keamanan dan keselamatan penduduk sekitar.

Dia pun mengingatkan, agar ke depan TNI AD menyiapkan standar pengamanan soal amunisi, terlebih jika gudangnya berada di dekat pemukiman padat penduduk.

"TNI AD harus menyiapkan standar penanganan pengamanan pemeliharaan dan perawatan alutsista, terutama yang lokasi penyimpanannya berada di daerah padat penduduk seperti yang terjadi di Bekasi kemarin," kata Meutya dalam keterangannya, dikutip Senin (1/4/2024).

Politikus Golkar ini juga meminta TNI AD proaktif mendata kerugian masyarakat terkait kerusakan rumah warga yang terdampak akibat kebakaran gudang senjata tersebut.

"TNI AD harus bertanggung jawab mengganti kerugian jika ada kerugian di masyarakat akibat kejadian kebakaran itu," ungkap Meutya.

Dia juga berharap, TNI AD dapat memperbaiki hal tersebut di masa mendatang, sekaligus melaksanakan petunjuk teknis mengenai pemeliharaan dan perawatan amunisi di lingkungan TNI secara lebih ketat.

"Penanganan insiden ini dilakukan secara cepat dan tepat guna menghindari kerusakan lebih banyak terhadap fasilitas TNI maupun warga sekitar," pungkasnya.

Senada, Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menyampaikan keprihatinannya terkait ledakan gudang peluru tersebut.

Dave meminta TNI mendalami asal muasal ledakan terjadi. “Sekarang mesti didalami dan dicari tahu itu mengapa kejadian ini bisa terjadi, mengapa ledakan itu bisa bermulai, bisa menyebabkan ledakan besar,” kata dia.

Dave meminta penyelidikan terkait kemungkinan kelalaian dalam penyimpanan atau ada amunisi tidak layak.

“Harus didalami apakah ada kesalahan dalam prosedur penyimpanannya, apakah memang ada sejumlah amunisi yang tidak layak disimpan. Hal ini harus dicari tahu sehingga bisa didalami dan juga bisa diperbaiki, baik dalam aturan penyimpanannya, juga untuk memastikan keamanan masyarakat sekitar terjamin,” pungkasnya. 

Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi, meminta TNI segera melakukan evaluasi dan selidiki penyebab ledakan tersebut.

“Musibah ini harus segera diselidiki dan di evaluasi,” kata Bobby saat dikonfirmasi, Senin (1/4/2024).

 Bobby menuturkan, dalam penyelidikan tersebut bisa disimpulkan apakah ada potensi penyebabnya kelalaian atau ada sabotase.

“Investigasi harus segera dilakukan agar bisa dipastikan apa murni kecelakaan, atau ada kelalaian human error atau sabotase,” ungkapnya.

Bobby menyarankan agar ada teomasi gudang agar tak lagi membahayakan kediaman warga. “Adanya gudang amunisi dengan radius lokasi pemukiman yang sudah berkembang berpuluh tahun setelah gedung dibangun, perlu dipertimbangkan untukdi relokasi,” kata dia.

 Menurut Bobby, Komisi I DPR akan memanggil petinggi TNI untuk menanyakan kasus tersebut dalam rapat terdekat.

"Dalam rapat terdekat hal ini akan ditanyakan, apakah lokasi-lokasi gudang militer yang dalam lokasi padat pemukiman penduduk, masih layak dipertahankan atau sudah saatnya di relokasi,” kata dia.