Sukses

Jokowi Beri 3 Target untuk AHY Usai Jadi Menteri ATR/BPN

Jokowi meminta AHY segera menyelesaikan masalah pertanahan soal carbon trading. Sebab, banyak pihak yang ingin masuk ke sektor tersebut.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan tiga target kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), usai resmi dilantik menjadi Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri ATR/BPN. Jokowi meminta agar penyaluran sertifikat elektronik lebih dimasifkan.

"Saya tadi sampaikan tiga hal ke Pak Menteri BPN. Yang pertama, yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif," kata Jokowi usai melantik AHY menjadi Menteri ATR/BPN di Istana Negara Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Selain itu, dia meminta AHY segera menyelesaikan masalah pertanahan soal carbon trading. Sebab, banyak pihak yang ingin masuk ke sektor tersebut.

"Yang kedua untuk HGU (hak guna usaha) carbon trading, yang berkaitan dengan PP, itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk," ujarnya.

Terakhir, Jokowi mengingatkan soal adanya 120 juta bidang tanah yang harus masuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dia meminta AHY menyelesaikannya sebelum masa jabatan berakhir pada Oktober 2024.

"Yang ketiga, yang berkaitan dengan 120 juta PTSL. 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus segera bisa kita selesaikan," tutur Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan dirinya tak ragu memilih Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menurut dia, AHY memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tersebut.

"Saya kira, saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR/BPN karena ini urusan manajemen saya kira beliau akan sangat siap," kata Jokowi.

Dia mengatakan AHY merupakan alumni Akademi Militer (Akmil) dan lulusan luar negeri ternama. Sehingga, Jokowi menilai putra sulung Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu cocok menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.

"Kita tahu beliau ini ketua umum partai demokrat, pertama. Beliau juga alumni Akademi Militer, Akmil. Juga pendidikan di Nanyang University, Harvard University, di Webster Universty," pungkas Jokowi.Adapun AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Hadi sendiri menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri dari posisi Menko Polhukam pada awal Februari lalu karena ikut kontestasi Pilpres 2024. Mahfud diketahui menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

Seperti diketahui, Partai Demokrat mengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Gibran sendiri merupakan putra sulung Presiden Jokowi.

Saat ini, pasangan Prabowo-Gibran unggul sementara di hitung suara atau real count KPU RI. Prabowo-Gibran unggul 58,77 persen atau 58.556.422 suara hingga Rabu (21/2/2024) pukul 07.00 WIB.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

AHY Jadi Menteri di Kabinet Jokowi, SBY Bersyukur Demokrat Kembali ke Pemerintahan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara Jakarta, Rabu (21/2/2024).

AHY mengatakan pelantikan ini sekaligus menjadi momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan setelah hampir 10 tahun sebagai oposisi bagi pemerintahan Jokowi.

Dia menyebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga merasa bersyukur Partai Demokrat dapat kembali ke pemerintahan.

"Beliau (SBY) tentunya juga bersyukur karena ini menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan. Dan ini sebuah momentum bersejarah," ujar AHY usai pelantikan di Istana Negara Jakarta.

AHY meyakini hal yang diperjuangkan Partai Demokrat akan dapat terealisasi apabila bergabung ke koalisi pemerintah secara langsung. AHY menyadari bahwa kebijakan diputus di tingkat pemerintah.

"Alhamdulillah apa yang kami perjuangkan selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung di pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan di parlemen juga sangat penting," ujar AHY.

AHY menuturkan penunjukan dirinya sebagai Menteri ATR/BPN menjadi langkah baru bagi Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya.

Dia berharap bergabungnya Partai Demokrat ke kabinet jokowi bisa membawa kemajuan bagi Indonesia.

"Dengan demikian, mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan," ucap AHY.

3 dari 3 halaman

AHY Akui Demokrat Perlu Adaptasi di Pemerintahan karena Sudah Lama Jadi Oposisi

AHY menyadari bahwa perlu adaptasi bagi Partai Demokrat bergabung di kabinet, karena sudah lama berada di oposisi. Namun AHY tak menjadikannya sebagai beban.

"Tidak, tidak secara khusus. Tapi memang perlu adaptasi. Yang jelas kalau ditanya keluarga besar Demokrat sangat senang karena bagaimanapun memang tujuan utama dari politik, termasuk partai politik, adalah bisa berkontribusi seluas-luasnya melalui jalur pemerintahan eksekutif maupun legislatif," pungkas AHY.

Presiden Jokowi resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara Jakarta pada Rabu, 21 Februari 2024.

Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pembehentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

"Mengangkat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sisa masa jabatan periode 2019-2024," demikian bunyi Keppres.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini