Alasan Hakim PN Jaksel Kabulkan Praperadilan Eddy Hiariej

Wamenkumham Eddy Hiariej Usai Diperiksa KPK — Wamenkumham Eddy Hiariej usai diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi, Senin 4 Desember 2023. (Liputan6.com/Fachrur Rozie)

Liputan6.com, Jakarta Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka Eks Wamenkumham Edward Omar Sharif alias Eddy Hiariej oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kasus dugaan gratifikasi tidak sah.

Dalam pertimbangannya, hakim tunggal Estiono berpendapat alat bukti yang digunakan oleh KPK tidak terpenuhi sebagaimana dalam Undang-undang.

"Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak memenuhi minimum 2 alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Hakim sampai kepada kesimpulan tindakan termohon yang telah menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum," kata Estiono saat membacakan pertimbangannya di PN Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2024).

Estiono juga menyebut barang bukti yang diajukan oleh KPK dalam Praperadilan aquo tidak dapat menjadi rujukannya. Sebab tiap perkara memiliki karakter yang berbeda.

Oleh karenanya ia berpendapat penetapan tersangka terhadap pemohon dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Termohon," pungkas dia.

2 dari 2 halaman

Eddy Hiariej Menangkan Gugatan

Sebagaimana diketahui, mantan Wamenkumham itu memenangkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka kasus korupsi oleh KPK.

Hakim menyatakan penetapan status tersangka Eddy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah.

"Mengadili, dalam ekspeksi menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima seluruhnya," ungkap Hakim tunggal Estiono.

"Dalam pokok perkara menyatakan penetapan tersangka oleh termohon terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menghukum termohon membayar biaya perkara," sambung dia.

Dalam gugatannya, Eddy menyatakan penetapan status tersangkanya kasus dugaan korupsi oleh KPK cacat secara yuridis atau bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal.

Ia juga meminta hakim untuk memerintahkan KPK menghentikan menghentikan seluruh rangkaian penyidikan. Serta pemblokiran rekening, berpergian luar negeri hingga penyitaan dinyatakan tidak sah.

Reporter: Rahmat Baihaqi/Merdeka.com